Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Investasi/BKPM melaporkan, saat ini ada 8 calon investor yang tengah melakukan penjajakan untuk menanamkan modal pada beberapa proyek di Indonesia.
Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Indra Darmawan, dalam acara peluncuran Peta Peluang Investasi (PPI) 2022 di Conrad Hotel, Bali, Jumat (16/2/2022).
Advertisement
"Delapan investor yang melakukan penjajakan ini ikut nimbrung saat kami membuat kajian. Pas nimbrung itu mereka langsung tindaklanjuti langsung. Tidak pakai lama, mereka tertarik," ujarnya.
Indra berharap, penyusunan PPI ini bakal memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal ke Indonesia, guna mendongkrak capaian investasi pemerintah.
Adapun proyek-proyek yang sudah masuk tahap penjajakan investasi ini, antara lain proyek Perkebunan Pisang Terintegrasi dengan Industri Pengolahannya di Kabupaten Malang, Industri Garam Farmasi di Jawa Timur.
Kemudian, industri biotanol, industri Wing In Ground di Kepulauan Riau, industri alat dan kesehatan serta hortikultura komoditas jeruk siam madu di Sumatera Utara, budidaya rumput laut di Sulawesi Selatan, dan Peternakan sapi pedaging terintegrasi di NTB.
Kendati begitu, Indra belum bisa menjabarkan siapa saja calon investor yang berminat tersebut. Namun, ia mengatakan mayoritas investor tersebut berasal dari dalam negeri.
Indra pun belum bisa memerinci berapa nilai investasi yang berpotensi timbul dari penjajakan delapan investor ini.
Investasi Macet di Indonesia Capai Rp 1.000 Triliun
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya Rp 1.000 triliun investasi macet lantaran masih menunggu perizinan masuk. Namun, Kementerian Investasi/BKPM mengaku terkejut dan baru mengetahui kabar itu.
"Waduh, saya enggak tahu tuh. Komunikasi belum ada sih. Terus terang informasi itu saya baru dapet pagi ini," ujar Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM Ikmal Lukman di acara peluncuran Peta Peluang Investasi (PPI) 2022 di Conrad Hotel, Bali, Jumat (16/12/2022).
Berdasarkan laporan Kemendagri, temuan Rp 1.000 triliun investasi macet itu didapat oleh Tim Investasi Presiden. Namun, Ikmal mengaku baru mendengar keberadaannya.
"Rasanya enggak ada. Investasi yang Kementerian Investasi/BKPM, itu amanahnya pak Presiden, semua satu pintu di Kementerian Investasi/BKPM. Enggak ada yang lain. Karena BKPM lah yang mengeluarkan NIB-nya, fasilitasnya, insentifnya. Semua ada di Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.
Ikmal lantas meminta isu tersebut bisa langsung ditanyakan kepada Kemendagri. Pasalnya, ia benar-benar tidak memegang data soal itu.
"Enggak tahu juga tuh. Mungkin ditanyakan ke yang mengeluarkan sumber data itu. Tapi terus terang sih kita belum tahu itu," ungkapnya.
Advertisement
Tidak Wajar
Menurut dia, kemungkinan adanya investasi mandeg dengan nilai sebesar itu sedikit kurang wajar, lantaran itu bakal turut menghambat proses pertumbuhan ekonomi.
"Kalau itu macet pertumbuhan investasi enggak bagus dong. Investasi kan yang kita umumkan realisasi diambil dari perusahaan-perusahaan, yang mereka mengisi online secara faktual seperti itu, itu yang kita umumkan," sebutnya.
"Kalau misal itu ada, terlihat pasti. Gede banget itu, 1/3 APBN," tandas Ikmal.
