Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja daerah per 15 Desember 2022 baru mencapai Rp 903,3 triliun. Anggaran tersebut baru 75,22 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 20222 sebesar Rp 1.200,8 triliun.
"Menurut pantauan kami sampai hari ini, (realisasi) APBN secara nasional baru sekitar 75 persen realisasinya," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (16/12).
Advertisement
Luky menyayangkan jika dana yang sudah ditransfer pusat ke daerah masih belum terealisasi dengan baik. Artinya dana tersebut selama ini hanya disimpan di perbankan dan semakin menumpuk.
"Realisasinya bisa mendekati 100 persen untuk TKD-nya. Tapi TKD itu kan baru dari transfer dari pusat ke daerah," kata dia.
Padahal kata dia, dana yang sudah di transfer pusat ke daerah sudah hampir 100 persen. Menurutnya, dengan realisasi yang maksimal, maka bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat.
"Tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan,” ungkap Luky.
Untuk itu pihaknya telah berupaya mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi dana yang ditransfer pemerintah pusat. Apalagi tahun 2022 akan berakhir dalam waktu 2 pekan.
"Itu (realisasi) yang akan kita dorong terus," kata dia.
Sebagai informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) total dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang telah disalurkan hingga 15 Desember sudah sebesar Rp 752,81 triliun atau 93,54 persen dari target penyaluran TKDD 2022 dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 804,8 triliun.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Anggaran Belanja Daerah untuk Gaji PNS Turun 1,8 Persen
Realisasi belanja negara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah turun 1,8 persen (yoy). Hal ini karena adanya penurunan jumlah PNS sebesar 2,5 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita, per September 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membayar gaji PNS mencapai Rp 261,2 triliun.
"Belanja pegawai mengalami penurunan karena PNS daerah berkurang 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Tak hanya belanja pegawai yang mengalami kontraksi, anggaran belanja lainnya juga menurun 5,3 persen menjadi Rp 142,93 triliun. Penurunan ini karena belanja tidak terduga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dialihkan untuk program perlindungan sosial pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Belanja tak terduga dipindahkan menjadi belanja yang berhubungan dengan perlindungan sosial dalam menghadapi kenaikan BBM," kata Sri Mulyani.
Meski begitu realisasi belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan 2,2 persen (yoy) menjadi Rp 170,94 triliun. Dia mengatakan anggaran ini banyak digunakan untuk perjalanan dinas, beasiswa dan membayar sewa bangunan.
"Belanja barang tumbuh 2,2 persen terutama untuk perjalanan dinas, beasiswa dan sewa bangunan," kata dia.
Dari sisi belanja modal juga mengalami kenaikan hingga 18 persen (yoy). Sampai bulan September 2022 dana Rp 62,86 triliun digunakan untuk pembelian berbagai alat angkutan darat, laboratorium, komputer, alat pertanian dan sebagainya.
Advertisement
Sri Mulyani Minta Pemda Segera Cairkan APBD
Total belanja dalam APBD sampai September mencapai Rp 637 triliun atau hanya 53,4 persen dari alokasi APBN. Padahal ini sudah memasuki 4 bulan terakhir di tahun 2022.
"Artinya Oktober, November Desember masih banyak ruang untuk meningkatkan belanja dan realisasi," kata dia.
Mengingat masih ada 46 persen anggaran yang belum direalisasikan. Sehingga dia meminta para pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan belanja di sisa 3 bulan terakhir ini.
"46 persen belanja yang masih bisa terealisasi dalam 3 bulan terakhir. Kami berharap ini akan menopang eko disaat tekanan dunia sangat besar," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
