Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai kegiatan safari politik sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dimulai seperti yang dilakukan Anies Baswedan merupakan tindakan kurang etis. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Puadi dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Kamis 15 Desember 2022.
"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis karena telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," ujar Puadi.
Baca Juga
Advertisement
Bawaslu menilai, publik telah mengetahui Anies merupakan bakal calon presiden yang akan diusung gabungan partai tertentu. Dengan demikian, safari politiknya dapat dimaknai sebagai aktivitas mengampanyekan atau setidaknya menyosialisasikan diri sebagai bakal Capres pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elektabilitas jelang 2024.
"Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi pada pemilu," ucap Puadi, seperti dikutip dari Antara.
Meski dinilai kurang etis dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan, namun tindakan menyosialisasikan diri para calon sebelum masa kampanye adalah sah. Asalkan ditempuh melalui cara-cara yang dikehendaki UU Pemilu sebagai regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum.
“Bahwa semua orang harus paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye atau sosialisasi diri sebab saat ini bukanlah waktunya untuk berkampanye,” katanya.
Puadi mengatakan saat ini setiap orang diwajibkan untuk memberikan pendidikan politik dan menciptakan iklim politik yang sejuk dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang dapat mencederai keadilan pemilu.
"Kalau hendak melakukan kampanye sesungguhnya UU Pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye," ujar dia.
Pernyataan Konyol
Pernyataan Bawaslu ini pun langsung direspons keras partai politik (parpol) pendukung Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menilai pernyataan Puadi sangat konyol, sebab Pemilu belum dimulai.
"Pertanyaannya, Bawaslu ini lembaga apa. Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu, mengawasi parpol dan KPU. Mereka mulai bertugas ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Dan mereka bukan dewan etik," kata Ali pada wartawan, Jumat (16/12/2022).
Apalagi, lanjut Ali, Bawaslu juga sudah memutuskan tidak akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu Anies Baswedan.
"Pernyataan Saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam," ujarnya.
Ali menyarankan Bawaslu fokus pada Pemilu dan menyiapkan perangkat dari tingkat daerah hingga pusat.
"Ketika kemudian hari ini tahapan pemilu belum dimulai maka Bawaslu sebaiknya ndak usah mengurusi yang bukan urusannya. Sebaiknya Bawaslu concern menyiapkan perangkat-perangkatnya hingga di tingkat daerah sehingga ketika tahapan pemilu sudah dimulai mereka perform. Ketimbang hari ini mereka mengomentari yang bukan domain mereka, nanti mereka ketawain," ucapnya.
Soroti Ratusan Baliho Capres Tokoh Lain
Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim mempertanyakan etika mana yang dilanggar Anies terkait kegiatan safari politiknya. Dia menilai bahwa apa yang dikatakan Puadi bukanlah pernyataan resmi Bawaslu sebagai lembaga.
“Pertama pernyataan di atas adalah pernyataan oknum Bawaslu, bukan pernyataan Bawaslu secara kelembagaan. Di awal sudah dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan perUU-an yang dilanggar. Kalau dikatakan melanggar etika, etika yang mana?,” kata Hermawan saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).
Hermawan kemudian menyinggung tokoh lain yang justru sudah terang-terangan memasang baliho capres dan menyatakan diri maju, namun tidak pernah disebut Bawaslu melanggar etika.
“Apakah pemasangan beratus baliho dan alat peraga lain yang sudah dilakukan oleh sejumlah bakal calon presiden, juga tokoh yang nyata menyatakan dirinya calon presiden tidak melanggar etika? Mengapa Bawaslu tidak memberi komentar yang sama sebagai pelanggaran etika?,” ujarnya.
Dia menyatakan apa yang dilakukan Anies dalam safari politiknya justru dijamin Undang-Undang. “Apa yang dilakukan oleh Anis dalam sejumlah perjalanan ke daerah justru dalam rangka membangun komunikasi politik dengan rakyat, silahturahmi, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menegaskan bahwa kampanye memang belum dimulai sehingga tak ada istilah mencuri start.
“Start-nya belum ada apanya yang dicuri, ibarat kata nih, kick off aja belum gimana ada pelanggaran. Yang dilakukan ini adalah pendidikan politik oleh Nasdem kepada publik,” ucapnya.
Advertisement
Bawaslu Dinilai Tendensius dan Salah Kaprah
Tak hanya Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut merespons sentilan anggota Bawaslu terhadap kegiatan safari politik Anies Baswedan. Menurut Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, Bawaslu tak paham makna kampanye.
“Kami menilai bahwa pernyataan Bawaslu RI tersebut justru aneh dan kontraproduktif. Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye,” kata Nabil kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).
Bahkan, ia menyebut Bawaslu telah tendensius dan salah kaprah memaknai kampanye. “(Bawaslu) menduga pihak-pihak tertentu yang sedang mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye adalah salah kaprah, bahkan cenderung tendensius,” ucapnya.
Padahal, Nabil menilai seharusnya Bawaslu mendorong semua pihak ikut mempromosikan Pemilu 2024 seperti yang dilakukan Anies.
“Seharusnya Bawaslu mendorong semua pihak untuk ikut proaktif mensosialisasikan hajatan Pemilu 2024 mendatang, terlebih kepada para elite politik, tokoh nasional serta parpol peserta Pemilu 2024. Jadi berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya. Jangan malah sebaliknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Jubir DPP PKS M Kholid menilai bahwa Anies Baswedan hanya menyapa masyarakat, bukan berkampanye. Ia mengingatkan, justru tokoh politik lain yang sibuk berkampanye namun tidak pernah ditegur Bawaslu.
“Seharusnya Bawaslu juga memperhatikan para pejabat publik yang sibuk urus pencapresan, bahkan kepala negara dan kepala pemerintahan yang sibuk untuk endorse Capres. Apakah itu etis?" ucap Kholid menandaskan.
Bawaslu Harus Jaga Integritas
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta Bawaslu menjaga integritas dengan cara tak sembarang menyampaikan opini ke publik. Hal ini terkait pernyataannya yang menyebut safari politik Anies kurang etis.
“Ada baiknya untuk menjaga integritas dan imparsialitas, tak memberikan pernyataan yang berbau opini atau menggiring opini,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).
Menurut Kamhar, apa yang dilakukan Anies hanya sebuah pengenalan ke rakyat mengingat masa kampanye untuk Pilpres 2024 yang sangat singkat.
“Lagi pula tenggang waktu kampanye yang diatur di Peraturan KPU sangat singkat sementara wilayah NKRI begitu besar dan luas karenanya jika ada figur-figur yang ingin menjadi kontestan pemilu sebagai Capres dan Cawapres mesti lebih awal melakukan konsolidasi dan gerilya nusantara menyapa rakyat agar rakyat juga memiliki informasi yang memadai tentang konsep dan gagasan para Capres,” kata dia.
Kamhar menyebut dengan safari politik maka rakyat mengenal calon pemimpin dan tak salah memilih atau beli kucing dalam karung.
“Tak lagi salah pilih atau beli kucing dalam karung yang hanya memilih calon pemimpin hasil pencitraan,” pungkasnya.
Advertisement
