Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian insentif bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Diketahui, pemerintah mengucurkan berbagai insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik.
Menurut Anis, KBLBB, khususnya mobil listrik, masih tergolong sebagai barang mewah bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Baca Juga
Advertisement
Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara. Dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, rasio kepemilikan mobil masih rendah yaitu 99 mobil dari 1.000 penduduk.
"Artinya mobil listrik masih menjadi barang mewah di negeri kita," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (17/12/2022).
Politisi PKS ini mengingatkan bahwa semua pihak perlu mencermati tentang peruntukan KBLBB. Menurutnya ketika insentif untuk KBLBB diberikan, maka akan mencederai perasaan masyarakat. Ia memandang kurang tepat membandingkan intensif untuk mobil listrik dengan negara lain yang memiliki program serupa karena kondisi berbeda.
Ia menyebut rakyat lebih butuh insentif lain daripada insentif mobil listrik. "Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi, kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang," ucapnya.
Perhatikan Supply dan Demand Side
Anis meminta keputusan untuk memberikan insentif KBLBB tidak hanya melihat dari sisi supply-side. Tetapi perlu dipikirkan juga dari sisi demand side-nya, khususnya siapa yang akan membeli. Baik demand side yang orientasinya ekspor maupun untuk keperluan domestik.
Termasuk analisis daya beli yang dimiliki pasar domestik. "Nampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama. Sehingga insentif yang diberikan untuk KBLBB betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia " tutup anggota Komisi XI DPR RI ini.
Advertisement
Pengusaha Otomotif Tagih Realisasi Insentif Rp 80 Juta Beli Mobil Listrik
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, pelaku industri otomotif menyambut baik rencana pemerintah memberikan insentif hingga Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik.
Namun, ia meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan tersebut, agar transformasi menuju kendaraan listrik baik mobil listrik ataupun motor listrik bisa segera terealisasi.
Ini kan baru rancangan, belum keluar. Tapi intinya kami menyambut dengan sangat positif, bahwa pemerintah bener-bener memperhatikan sektor dunia otomotif yang lebih bersih lingkungan, lebih sedikit mempergunakan bahan bakar fosil," ujar Yohannes kepada Liputan6.com, Kamis (15/12/2022).
Selain itu, ia pun meminta komitmen pemerintah agar bukan hanya pembelian mobil listrik saja yang disubsidi, tapi itu ditujukan khusus untuk kendaraan listrik produksi dalam negeri.
Termasuk komponen-komponen pembangunnya pun harus berasal dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Intinya motor atau mobil tersebut harus buatan Indonesia. Jadi jangan berpikir ini akan disubsidi, nanti kita mau beli mobil mewah dari Eropa, enggak seperti itu. Yang disubsidi mobil-mobil buatan Indonesia," ungkapnya.
"Juga, penggunaan komponen-komponen baterai yang nantinya akan diproduksi di Indonesia jadi sangat positif. Jadi overall saya lihat itu sangat positif," dia menambahkan.
