Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa siapa pun peserta pemilihan umum (Pemilu) pasti akan grogi apabila dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jokowi mengaku pernah dipanggil Bawaslu dan sangat takut saat itu.
"Peserta pemilu siapa pun capres-cawapres, cagub-cawagub, Bapak/Ibu panggil itu percaya saya, grogi. Apalagi di beritahu ini peringatan terakhir Pak cagub, ini peringatan terakhir Pak Capres," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Konsolidasi Nasional 2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
"Ngeri semuanya karena saya pernah merasakan. Saya ngomong ini karena saya pernah merasakan dipanggil dan saya takut betul saat itu," sambungnya.
Dia menceritakan dirinya pun grogi saat dipanggil Bawaslu DKI Jakarta saat itu. Hal ini, kata Jokowi, menandakan bahwa Bawaslu disegani dan ditakuti oleh para peserta Pemilu.
Baca Juga
Advertisement
"Saya pernah dipanggil Bawaslu Jakarta. Saya ndak ngerti kesalahan apa, dipanggil. Sebelum saya datang ke Bawaslu, saya betul-betul sangat grogi betul saat itu. Artinya apa? Bapak/Ibu semua ini disegani, ditakuti," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi mengingatkan bahwa Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena digelar di tahun yang sama. Oleh sebab itu, dia meminta Bawaslu untuk tak bekerja secara pasif dan hanya menuggu aduan saja.
"Fokus pada upaya-upaya pencegahan. Jangam hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Tidak diam, atau pasif menunggu pengaduan," jelas Jokowi.
Jokowi ingin Bawaslu mencegah secara dini apabila terjadi gesekan yang berpotensi menimbulkan benturan-benturan sosial. Dia menekankan Bawaslu harus segera menyelesaikan gesekan sekecil apapun.
"Gesekan sekecil apapun, segera selesaikan sekecil apapun, segera selesaikan saat itu juga. Jangan tunggu membesar. Dan saya berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu," tutur Jokowi.
Indeks Kerawanan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu Provinsi.
"Jika mengacu pendekatan pertama, yakni hasil input Bawaslu provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan ada lima provinsi atau 15 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi," ujar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat menyampaikan paparan dalam acara Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).
Lebih lanjut, Lolly menyampaikan indeks kerawanan dalam laporan yang dirilis oleh Bawaslu RI itu merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2024 yang demokratis.
Seperti dilansir Antara, Bawaslu mengukur indeks kerawanan Pemilu 2024 di tingkat provinsi itu berdasarkan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta dimensi partisipasi.
Menurut Lolly, penyelenggaraan pemilu merupakan dimensi yang paling berkontribusi terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu jika dibandingkan dengan tiga dimensi lainnya.
Di tingkat provinsi, kata dia, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27. Dimensi berikutnya adalah konteks sosial politik dengan skor 46,55, kemudian dimensi kontestasi dengan skor 40,75.
Sementara itu, dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik dengan skor 17,23.
Advertisement
