Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) harusnya tak menunjukkan kecenderungan kepada bakal calon presiden (capres) tertentu jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal ini disampaikan Siti dalam diskusi KedaiKOPI bertajuk Ngopi dari Sebrang Istana: Merangkum 2022, Menyambut 2023 di Hotel The Akmani, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022).
Advertisement
"Kalau menurut saya, kan saya sudah mengatakan Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah husnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar pemilu 2024 itu sukses. Jadi bukan merekrut calon presiden, bukan," kata Siti.
Siti menjelaskan Jokowi punya peran sentral untuk menjaga kestabilan lembaga-lembaga terkait menuju Pemilu 2024. Agar, lanjut Siti, lembaga-lembaga tinggi semisal MPR hingga DPD tak membuat pernyataan maupun kebijakan yang membuat kegaduhan.
"Jadi tugasnya itu, berarti bagaimana menyukseskan dan menjaga agar lembaga-lembaga tinggi negara yang sesama tadi itu, entah lembaga tinggi negara MPR, DPR, DPD gitu ya, tidak celamutan. Celamutan itu apa ya? Tidak pincang sendiri, jadi rendah sendiri," jelas dia.
"Mereka lupa bahwa ya apa yang disampaikan kepada publik itu membuat keresahan baru, ketidakpastian baru," sambung Siti.
Pemerintah, kata dia harus merapikan langkah-langkah bagaimana menuju 2024 agar Pemilu berjalan sukses. Dalam kondisi seperti ini, Siti menyarankan agar Jokowi mencontoh sikap Presiden RI ketiga BJ Habibie.
"Seperti Pak Habibie waktu itu, tahun 1999 dia tahu dia tidak dipercaya DPR, ya sudah. Tapi dia lakukan Pemilu 1999 itu dengan penuh tanggung jawab waktu itu," terang Siti.
Bj Habibie Dinilai Sukses Meredam Kegaduhan
Pasalnya, kata Siti sikap BJ Habibie saat itu sukses meredam kegaduhan. Sehingga, jejak BJ Habibie itu dianggap bisa jadi pedoman bagi Jokowi, alih-alih mendukung bakal capres tertentu.
"Kita harap Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama. Supaya tidak terus menerus kegaduhan tentang tiga periode, tentang tunda Pemilu," kata dia.
Lebih lanjut, Siti menuturkan sikap pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan dapat mengembalikan kepercayaan publik yang semakin terkikis di era ini.
"Public trust ini yang sekarang terkisis, nyaris habis kepada pemerintah, kepada partai politik sebetulnya," ungkapnya.
Advertisement
