Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan masih banyaknya provinsi-provinsi di Indonesia yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sejauh ini, DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan data tata ruang terlengkap.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini jumlah RDTR baru ada 247. Padahal, targetnya paling tidak ada sekitar 2.000 RDTR di seluruh Indonesia. Hal ini turut jadi hambatan pemasukan invetasi ke Indonesia.
Advertisement
"Sehingga jika ada investor masuk, katakanlah menunjuk satu daerah RDTR-nya belum ada," ujar Hadi Tjahjanto dalam sesi temu media di Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Plt Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa menambahkan, terdapat setidaknya tiga provinsi di Indonesia yang mempunyai RDTR paling lengkap, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali.
"Paling lengkap ada di DKI sudah seluruhnya, Bali, kemudian Jawa Tengah. Memang dorongan untuk investasi tinggi, itu menjadi komitmen," kata Gabriel.
Menyambung perkataan Hadi Tjahjanto, Gabriel mengutarakan, percepatan penyusunan RDTR itu bergantung pada demand investasi pada suatu daerah. Selain itu juga dipengaruhi oleh potensi pengembangan sektor pariwisata.
Luar Jawa
Di sisi lain, untuk provinsi yang paling sedikit mempunyai RDTR rerata wilayah yang berada di luar Pulau Jawa. Indikatornya, kurangnya permintaan atas Investasi dan potensi pariwisata yang kurang memadai.
"Yang paling tidak rata-rata luar Jawa. Saya tidak bisa mengatakan satu satu, karena memang dorongan untuk Invetasi tidak terlalu tinggi, kecuali Kalimantan, karena memnag ada IKN," imbuh Gabriel.
Menurut dia, ada beberapa hambatan yang membuat proses penerbitan RDTR memakan waktu, selain dari demand investasi. Seperti masalah anggaran dan sumber daya manusia.
"Walaupun kecil sekali, kurang lebih 5.000 ha (1 RDTR) itu hanya membutuhkan Rp 5 miliar. Tetapi ketika komitmen, awareness, karena barang tidak nyata, jadi tampaknya masih berada di belakang layar," pungkasnya.
Advertisement
Jokowi Minta Hadi Tjahjanto Tidak Beri Ampun Mafia Tanah
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto tak memberi ampun ke para mafia tanah. Dia menekankan mafia tanah harus diberantas sebab menyangkut hajat hidup masyarakat.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan 1.552.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022). Pembagian sertifikat dilakukan di 33 provinsi.
"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak sudahlah, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu rakyat," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan, Kamis (1/12/2022).
Menurut dia, mafia tanah membuat masalah pertahanan di Indonesia semakin rumit. Namun, Jokowi bersyukur Menteri ATR saat ini merupakan mantan Panglima TNI sehingga para mafia tanah menyingkir ketika didatangi.
"Tapi Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI. Datangi beliau, datangi, sudah mafianya nyingkir semuanya," ujarnya
Simpan Sertifikat
Jokowi menuturkan, sengketa tanah merupakan hal yang mengerikan sebab dapat membuat masyarakat saling berkonflik. Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri ATR untuk segera menerbitkan sertifikat tanah sehingga konflik tanah bisa dicegah dan diselesaikan.
"Ini lah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sengketa tanah bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah pada rakyat," jelas dia.
"Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyat ini akan adem semuanya. Konflik-konflik nggak ada, sengketa tanah enggak ada," sambung Jokowi.
Dia pun mengingatkan masyarakat untuk menyimpan sertifikat tanah dengan baik agar tidak hilang dan rusak. Selain itu, Jokowi juga berpesan agar masyarakat berhati-hati jika ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan untuk meminjam uang di bank.
"Jadi sekali lagi kalau mau pinjam ke bank itu dihitung bisa _nyicil_ enggak, cicilannya bunganya bisa _nyicil_ enggak, kalau enggak, enggak usah. Tapi kalau hitung-hitungan dagangnya masuk, hitung-hitungan usahanya masuk, silakan," tutur Jokowi
Advertisement
