Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri memanggil Bupati Meranti Muhammad Adil terkait pernyataan kontroversi akibat protesnya terhadap Kementerian Keuangan, pada Selasa (20/12/2022) hari ini.
Kemendagri menjadwalkan pertemuan antara Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pemerintah Provinsi Riau di kantor Kemendagri.
Baca Juga
Advertisement
Pertemuan merupakan mediasi antara Bupati Meranti dengan kementerian membahas dana bagi hasil (DBH).
"Rencananya hari Selasa mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya.
Kemendagri telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk agenda pertemuan ini. Diharapkan dalam pertemuan masing-masing pihak bisa berdiskusi dan membahas dari hati ke hati.
"Tidak ada dusta di antara kita," ucap Fatoni.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik pernyataan Muhammad Adil. Menurut dia, seharusnya bisa diselesaikan dengan beradab.
"Dugaan ketidakadilan DBH (dana bagi hasil) yang dipersoalkan Bapak Bupati kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).
Politikus NasDem ini pun mengungkapkan, pernyataan Muhmmad Adil yang ingin angkat senjata dan bergabung ke negeri sebelah, berpotensi masuk kategori makar.
"Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan bapak. Ucapan bapak yang menghina kementerian dan ancaman menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," kata Sahroni.
Pernyataan Bupati
Diketahui, Muhammad Adil menegaskan, DBH di tempatnya tak menurun, akibat minyaknya yang bertambah banyak.
"Bahkan hampir 8.000 barel per day. Untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar," kata dia seperti dikutip akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau.
Karena itu, dia mempertanyakan kenapa pembagiannya berkurang dan tak diberikan kepada Meranti.
"Kalau pusat tidak mau mengurusi kami, mengurusi Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau bapak tak paham dengan omongan saya, atau perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin kan," kata Adil.
Adil pun meminta untuk mengeluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti jika minyaknya yang bertambah dianggap penurunan.
"Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap dari pusat," kata dia.
Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Advertisement
