Dilansir dari CoinDesk, Selasa (20/12/2022), menurut anggota Komite Reformasi Ekonomi dan Pembangunan Regional majelis rendah, Ekaterina Smyshlyaeva, RUU tersebut membahas penerbitan dan peredaran aset digital aman dan tidak aman.
Smyshlyaeva juga mengatakan tagihan untuk kripto tersebut dikembangkan "sesuai" dengan instruksi dari Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tentang membatasi masalah yang terkait dengan penambangan kripto.
Advertisement
Setelah China melarang penambangan kripto intensif energi di negara itu, para penambang melarikan diri ke yurisdiksi lain dengan listrik murah, dengan Kazakhstan yang kaya energi menjadi daya tarik utama.
Negara itu segera mulai berjuang dengan kekurangan energi, dan pihak berwenang mulai menindak industri pertambangan. Sejak Mei, pemerintah telah mewajibkan penambang kripto untuk mendaftarkan operasi mereka dengan otoritas lokal. Pada Juli, Tokayev menandatangani undang-undang yang meningkatkan pungutan pajak pada penambang kripto.
Meskipun RUU tersebut masih pada tahap pertama dari proses legislatif, sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan kepada undang-undang tersebut kemungkinan akan disahkan menjadi undang-undang.
Pajak Penambangan Kripto di Kazakhstan
Pemerintah Kazakhstan berhasil mengumpulkan USD 1,5 juta atau sekitar Rp 21,6 miliar dari industri penambangan kripto dalam tiga bulan pertama tahun ini.
Dana tersebut telah dikumpulkan melalui biaya tambahan pada listrik yang digunakan oleh para pertambangan yang beroperasi secara legal di negara tersebut. Biaya, yang dikenakan pada 1 Januari 2022, dihitung dengan tarif 1 tenge atau Rp 33,14 per kilowatt-jam energi listrik yang dibakar untuk ekstraksi cryptocurrency.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Pajak Penambangan Kripto
Entitas yang mengoperasikan fasilitas pertambangan diharapkan untuk membayarnya selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulan. Di satu sisi, langkah ini diharapkan akan semakin meningkatkan penerimaan anggaran, dan di sisi lain, membatasi konsumsi listrik untuk produksi mata uang digital yang intensif energi.
Sampai saat ini beberapa Negara di Asia Tengah telah menjadi hotspot pertambangan kripto utama setelah China menolak secara penuh industri tersebut pada Mei tahun lalu.
Dikenakannya biaya penambang di Kazakhstan sebagian besar disalahkan atas defisit listrik yang meningkat di negara itu, yang menyebabkan penutupan sementara lusinan lokasi pertambangan kripto. Kekurangan listrik telah memaksa beberapa perusahaan untuk meninggalkan Kazakhstan.
Advertisement
FTX Bangkrut, Bank Sentral Inggris Sebut Perlu Aturan Kripto
Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Sentral Inggris atau Bank of England (BoE) Jon Cunliffe mengatakan, ledakan bursa kripto FTX menunjukkan kebutuhan membawa dunia kripto dalam kerangka peraturan.
Mengutip Channel News Asia, Selasa (22/11/2022), FTX yang telah mengajukan perlindungan pengadilan kebangkrutan Amerika Serikat berutang hampir USD 3,1 miliar atau sekitar Rp 48,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.716 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.
“Sementara dunia kripto, seperti yang ditunjukkan selama musim dingin kripto tahun lalu, dan ledakan FTX minggu lalu saat ini tidak cukup besar atau cukup terhubung dengan keuangan arus utama untuk mengancam stabilitas sistem keuangan, hubungannya dengan keuangan arus utama telah berkembang pesat,” tutur Cunlife.
Ia menyoroti, tumbangnya FTX perlu regulator yang melakukan kontrol lebih ketat secepat mungkin. “kita tidak boleh menunggu sampai besar dan terhubung untuk mengembangkan kerangka peraturan yang diperlukan untuk mencegah kejutan kripto yang dapat memiliki dampak destabilisasi yang jauh lebih besar.” Tutur Cunliffe.
Saat ini, perusahaan kripto di Inggris hanya perlu menunjukkan dapat menerapkan kontrol yang memadai untuk menghentikan pencucian uang meski banyak permohonan perusahaan yang lisensinya ditolak oleh regulator Inggris.
Bakal Konsultasi
Inggris menyetujui undang-undang layanan keuangan dan pasar baru yang akan memperkenalkan regulasi untuk stablecoin, aset kripto yang didukung oleh aset.
Cunliffe mengatakan, Bank Sentral Inggris akan menetapkan konsultasi publik untuk menyempurnakan aturan stablecoin secara lebih rinci tentang bagaimana klaim pemegang koin pada penerbit dan dompet harus disusun untuk memberikan penebusan setara uang bank komersial.
“Contoh FTX menggarisbawahi betapa pentingnya aspek ini,” ujar Cunliffe.
Kementerian Keuangan juga akan berkonsultasi untuk perluas perlindungan investor, integritas pasar, dan kerangka peraturan lainnya yang mencakup promosi dan perdagangan produk keuangan ke aktivitas dan entitas yang melibatkan aset kripto.
Secara terpisah, Bank Sentral Inggris dan Kementerian Keuangan melihat pontesi pound digital. “Tujuan kami adalah untuk memastikan inovasi dapat terjadi tetapi dalam kerangka di mana risiko dikelola dengan baik,” ujar Cunliffe.
Advertisement
