Liputan6.com, Jakarta Pelaku Usaha Warung Tegal (Warteg) di ibu kota Jakarta keberatan dengan kebijakan PT Pertamina (Persero) terkait pembelian LPG kemasan 3 kilogram dengan menunjukkan KTP.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencocokkan data konsumen ke dalam Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Advertisement
Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengaku khawatir kebijakan pembelian LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP akan memicu penyalahgunaan data pribadi. Mengingat, KTP memuat informasi data rahasia individu.
"Yang dikhawatirkan jika data pribadi KTP-nya disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertangung jawab," kata Mukroni kepada Merdeka.com di Jakarta, Selasa (20/12).
Mukroni menambahkan, kebijakan pembelian LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP juga akan memicu antrean panjang. Sehingga, akan semakin menyulitkan masyarakat ekonomi bawah.
"Ini pekerjaan yang rumit dan berhadapan dengan rakyat bawah yang sekarang lagi terhimpit ekonomi," ujar Mukroni.
Untuk itu, Mukroni meminta Pertamina untuk terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur terkait persoalan teknis sebelum kebijakan pembelian LPG kemasan 3 kilogram dengan menunjukkan KTP diterapkan secara nasional. Khususnya terkait keamanan data pribadi pengguna LPG 3 Kg.
"Jangan sampai pemberlakuan kebijakan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat," kata Mukroni.
Uji Coba
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga mulai melakukan uji coba pembelian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau LPG subsidi dengan menggunakan KTP. Aturan ini diterapkan secara bertahap hingga seluruh wilayah Indonesia pada 2023 mendatang.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, kebijakan pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP untuk mencocokkan data konsumen ke dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Nantinya data konsumen akan diinput langsung ke website Subsidi Tepat milik Pertamina.
"Kita sedang mensinkronkan data P3KE dengan data pembeli LPG 3 kg," ujar Irto kepada Merdeka.com di Jakarta, Selasa (20/12).
Irto memastikan, penerapan aturan pembelian LPG 3 Kg dengan KTP tidak menyulitkan masyarakat. Nantinya, pelanggan LPG 3 kg cukup menunjukkan KTP tanpa perlu mengunduh aplikasi ataupun Kode QR.
"Membeli seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya. Masyarakat tidak perlu mendownload aplikasi ataupun QR Code," jelas Irto.
Advertisement
Ada Libur Natal dan Tahun Baru, Stok BBM dan LPG Ditambah
PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan BBM dan LPG Dalam kondisi aman selama musim Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Termasuk kesiapan infrastruktur penyedia kedua barang tersebut.
Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono mengutarakan, kesiapan infrastruktur perseroan meliputi 114 Terminal BBM, 23 Terminal LPG, lebih dari 7.400 SPBU, 667 SPBE, 4.972 Agen LPG, dan 68 DPPU.
Untuk tahun ini, Ketua Tim Satgas Nataru 2023 ini mengatakan, Pertamina juga melakukan penambahan ketersediaan stok BBM dan LPG guna mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan.
"Untuk Pertalite naik sekitar 4,5 persen, Pertamax naik 2,9 persen, Pertamax Turbo naik 18 persen, Dexlite naik 3 persen, Pertamina Dex naik 1,3 persen. Untuk LPG juga dilakukan kenaikan sebanyak 2,5 persen. Sedangkan Avtur juga dilakukan kenaikan 6,5 persen," terangnya, Kamis (15/12/2022).
Selain itu, kata Erry, untuk memastikan layanan terhadap masyarakat tetap terjaga dengan baik, Pertamina juga menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama.
Berupa SPBU Siaga, Agen dan Outlet LPG Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tanki stand by, serta fasilitas kesehatan.
“Kami memastikan seluruh Sarfas berfungsi dengan baik, bahkan telah menyediakan fasilitas tambahan untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat yang ingin berlibur dan merayakan Natal dan Tahun Baru 2023,” ujar Erry.
Erry menambahkan, selain menyediakan dan melayani energi ke masyarakat, dia juga meminta tim Satgas Pertamina juga memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan.
"Tolong dijaga betul aspek safety dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kita jaga infrastruktur, sarana dan obvitnas kita dari sisi keamanan," pungkas Erry.
