Jokowi Perintahkan Aksi Pencegahan Korupsi Tak Hanya Seremonial

Liputan6.com, Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar aksi perencanaan korupsi tak hanya seremonial saja. Jaleswari menekankan aksi pencegahan korupsi harus lebih berdampak, mudah dipahami masyarakat, dan terasa kuat kebaruannya.

"Presiden telah menginstruksikan bahwa aksi pencegahan korupsi ke depan harus terasa aksinya dan tidak seremonial," tegas Jaleswari dikutip dari siaran persnya, Selasa (20/12/2022).

Dia menyebut ada tiga kriteria utama yang menjadi parameter dalam pemilihan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024. Pertama, aksi yang terbukti menghasilkan outcam dan impact langsung terhadap perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Seperti penyederhanaan perizinan dan digitalisasi pemerintah.

Kedua, sambung dia, aksi yang mendukung agenda pembangunan nasional. Jaleswari mencontohkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Papua, dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Parameter ketiga, aksi yang mampu memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum dan birokrasi," ujarnya.

Jalesawari mengklaim, sejak dilaksanakan pada 2019, pencegahan korupsi yang didorong melalui Stranas PK telah menunjukkan hasil yang baik, terutama di sektor prioritas.

Misalnya, aksi utilisasi NIK bersama Kemendagri, Kemensos, dan Instansi Pemerintah Daerah, yang telah berhasil mendorong perbaikan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dipadankan dengan NIK.