Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi sementara belanja negara mencapai Rp 2.717,6 triliun. Angka itu setara 87,5 persen dari pagu APBN 2022 hingga 14 Desember 2022.
"Kita tinggal dua minggu lagi atau kurang dari dua minggu sebelum kita tutup tahun anggaran 2022. Kita lihat belanja negara mencapai Rp 2.717,6 triliun. Ini artinya 87,5 persen dari total belanja negara sudah terealisir," demikian paparan Sri Mulyani dalam konferensi virtual APBN KITA, dikutip dari Youtube Kemenkeu, Rabu (21/12/2022).
Advertisement
Jika dihitung dari realisasi tersebut, anggaran belanja negara masih tersisa Rp 388,8 triliun dari total Rp 3.106,4 triliun.
"Artinya kalau terealisir semuanya, itu kita masih akan ada sekitar Rp 400 triliun atau kurang sedikit, yang masih akan dibelanjakan tahun ini sampai akhir Desember," ungkap Sri Mulyani.
Selanjutnya, belanja kementerian atau lembaga (K/L) mencapai Rp. 954,4 triliun.
"(Jumlah) ini bahkan sudah melewati Anggaran awal yang kita berikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga karena sepanjang Tahun 2022 kita memberikan berbagai tambahan anggaran terutama untuk membantu masyarakat seperti Bansos dan belanja (lainnya)," terang Menkeu.
Dijelaskannya, tambahan anggaran itu dilakukan untuk mendukung stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Sementara belanja non K/L sebesar Rp 1.013,5 triliun atau 74,7 persen terhadap APBN. Mayoritas belanja non K/L ini, kata Sri Mulyani, didominasi untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
"Jadi Rp1.013,5 triliun itu mayoritas, lebih dari separuhnya adalah untuk rakyat semuanya, sebagian lagi untuk pembayaran pensiunan bagi pegawai negeri termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13," paparnya.
Sri Mulyani melanjutkan, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp749,7 triliun atau 93,2 persen. Realisasi TKDD ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
"Sedangkan pembiayaan investasi artinya berbagai injeksi-injeksi kapital yang diberikan APBN kepada berbagai entitas terutama BUMN sudah mencapai Rp 82,05 triliun," imbuhnya.
Adapun realisasi pembiayaan investasi yang mencapai Rp 82,05 triliun.
Defisit APBN 2022 Cuma 2,49 Persen, Jokowi: Turun Drastis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dibawah 3 persen. Realisasi ini jauh lebih rendah dari target tahun 2022 yakni 4,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 840,2 triliun.
"Kalau ada yang tanya lagi defisit kita akan jatuh di angka berapa sih taun 2022? Hitungan terakhir kita 2,49 persen," kata Jokowi dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).
Realisasi defisit APBN tahun ini diperkirakan jauh lebih baik dari kondisi saat pertama kali terjadi pandemi. Selama 2 tahun berturut-turut, defisit kas negara pernah mencapai level 6,14 persen (2020) dan 4,65 persen (2021).
"Ini kan turun drastis dari saat terjadi pandemi," kata dia.
Jokowi mengatakan telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa menekan pelebaran defisit dalam 3 tahun terakhir. Mengingat pandemi Covid-19 terjadi untuk pertama kalinya di dunia dan meluluhlantakan kondisi ekonomi setiap negara.
"Inilah upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita jadi lebih baik dalam angka-angka," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan , defisit APBN 2022 pada 14 Desember 2022 mencapai Rp 237,7 triliun. Angka ini 1,22 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dia memperirakan realisasi defisit anggaran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan target defisit pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang mencapai Rp 840,2 triliun atau 4,5 persen dari PDB.
"Defisit ini jauh lebih kecil dari yang diindikasikan atau yang direncanakan yang tertuang dalam Perpres 98/2022," kata Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (20/12) lalu.
Advertisement
Serahkan DIPA, Jokowi Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Khususnya, yang berkaitan dengan belanja modal dan sosial.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).
"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).
Dia mengatakan bahwa semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini kondisi ekonomi global berada pada posisi yang tak normal. Untuk itu, kata Jokowi, APBN harus ditempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," jelasnya.
APBN 2023
Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM.
Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Menurut dia, hal ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk, di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.
Advertisement
