PPKM Bakal Dihentikan, DPR Ingatkan Jangan Euforia Berlebihan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, memahami rencana pemerintah menghentikan kebikakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dia yakin rencana itu sudah melalui kajian mendalam, mendengar masukan ahli dan melihat fakta di lapangan, termasuk jumlah kasus harian dan fatality rate.

"Sehingga apa yang Presiden Jokowi rencanakan sudah melalui rencana matang. DPR bisa memahami rencana itu. Tapi ada beberapa catatan agar apa yang direncanakan itu bisa lebih baik lagi," kata Rahmad.

Menurut Rahmad, meski Indonesia menyudahi PPKM, gerakan disiplin protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan ikut vaksinasi harus tetap digelorakan. "Meski suasana sudah cukup baik, kita jangan lengah. Jangan sampai kita menganggap Covid-19 tidak berbahaya, sehingga kita tetap melindungi diri dengan protkes," tegas dia.

Rahmad mengatakan, suntikan vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia masih rendah. Padahal di beberapa negara sudah menjalankan suntikan ke empat atau booster kedua. Karena itu, gerakan vaksinasi Covid-19 harus terus disampaikan ke publik.

"Meski langkah pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap protkes dan vaksinasi," ujar Rahmad.

Pemerintah membatasi mobilitas masyarakat sejak beberapa bulan Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2020. Terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berlevel hingga 9 Januari 2023.

Seiring semakin terkendalinya penanganan Covid-19, Presiden Jokowi membuka peluang menyudahi PPKM. Dalam pekan ini, ia berharap bisa mendapatkan kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.

"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM kita," kata Jokowi, Rabu, 21 Desember.