Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dianggap mampu menyelamatkan kerugian negara.
Hal ini merepson pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa lembaganya berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 57,9 triliun tahun 2022.
Baca Juga
Advertisement
"Apresiasi segala capaian KPK dalam menyelamatkan kerugian negara yang begitu besar pada tahun 2022 ini. Tentu prestasi ini dihasilkan oleh kepemimpinan yang kuat, soliditas seluruh jajaran, serta diiringi mekanisme kinerja yang efektif dan efisien," ujar Sahroni dalam keterangannya, (21/12/2022).
Politikus NasDem ini menambahkan, KPK harus terus meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.
Dirinya ingin KPK terus memiliki keberanian dalam membongkar segala kejahatan korupsi. Terutama dalam mengusut kasus-kasus korupsi kakap yang telah banyak dilakukan KPK di tahun 2022.
“Saya rasa kita sepakat bahwa kinerja KPK di tahun ini sudah sangat baik. Tapi untuk ke depan, di tahun 2023, saya ingin KPK terus gaspol berantas korupsi di negeri ini. Terutama kasus-kasus korupsi kakap yang sudah jelas-jelas sangat merugikan negara. Tidak ada kata ampun untuk pelaku korupsi,” pungkas Sahroni.
Terima Aset Rampasan
Kementerian Agama (Kemenag) menerima aset rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi. Adapun, aset tersebut berupa lahan seluas 1.596 m2.
Ini merupakan kali ketiga Kemenag menerima aset rampasan KPK. Pada April 2021, Kemenag mendapat aset rampasan KPK berupa lahan seluas 20.046 m2 di Bangkalan, Madura. Lalu pada November 2021, Kemenag menerima lagi lahan seluas 3.262 m2 di Kota Madiun Jawa Timur.
"Ini merupakan kabar baik buat Kementerian Agama. Aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan untuk penyediaan layanan bagi masyarakat," kata Wakil Menag Zainut Tauhid dalam keterangannya, Jumat (16/12/2022).
"Kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga karena Kementerian Agama untuk ketiga kalinya diberikan hibah barang rampasan milik negara," sambungnya.
Meski sudah tiga kali, Zainut berharap serah terima aset saat ini bukan untuk yang terakhir. Sebab, Kemenag masih membutuhkan banyak lahan untuk tempat layanan di bidang Agama dan pendidikan keagamaan.
"Dalam data kami, setidaknya ada 1.043 KUA yang belum mempunyai lahan. Padahal KUA adalah ujung tombak pelayanan terhadap umat," jelasnya.
"Banyak juga gedung pendidikan yang lahannya berada di tanah Pemda dan wakaf, sehingga menyulitkan kami dalam mengalokasikan anggaran perbaikan atau rehabilitasi," katanya.
Advertisement
