Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali mengambil gebrakan dengan mengumumkan larangan ekspor bauksit mulai Juni 2023. Nantinya, semua bijih bauksit harus diolah terlebih dulu sebelum diekspor ke negara lain.
Pelarangan ekspor berlaku untuk seluruh bauksit mentah termasuk yang dicuci. Ini disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini.
Advertisement
“Saya ulangi, mulai Juni 2023 Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ungkap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).
Usut punya usut, Australia ternyata merupakan negara produsen bauksit terbesar di dunia. Produksinya diperkirakan mencapai 110 juta metrik ton pada 2021.
Melansir laman statista, negara penghasil bauksit utama lainnya setelah Australia adalah China. Kemudian Guinea sebagai negara penghasil bauksit paling dominan pada 2021.
Produksi bauksit masing-masing negara menghasilkan 110 juta, 86 juta, dan 85 juta metrik ton bauksit pada tahun lalu.
Meskipun merupakan penghasil bauksit terbesar ketiga, Guinea memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia, yaitu sebesar 7,4 miliar metrik ton pada tahun 2021.
Larangan Berlaku di Semua Bauksit Mentah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers tersebut mengatakan bahwa sampai saat ini, terdapat 4 fasilitas pemurnian bauksit yang existing di dalam negeri dengan kapasitas produksi alumina 4,3 juta ton per tahun.
Selain itu, terdapat 8 fasilitas pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan dengan kapasitas input 27,41 juta ton per tahun dan kapasitas produksi 4,98 juta ton per tahun.
“Pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini kan bauksit bisa dicuci kemudian diekspor, nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh. Harus diproses di Indonesia, dan itu mulai Juni tahun 2023. Nah saat sekarang, jumlah daripada impor aluminium oleh Indonesia itu USD2 miliar. Jadi tentu dengan adanya pabrik nanti berproses di Indonesia, USD 2 miliar ini menjadi penghematan devisa,” tutur Menko Airlangga.
Usai Nikel dan Bauksit, Jokowi Akan Kalkulasi Penghentian Ekspor Bahan Mineral Lain
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengkalkulasi penghentian ekspor bahan mineral lainnya, usai pelarangan bijih nikel dan bauksit. Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan industri bahan mineral, sebelum mengeluarkan larangan ekspor.
"Untuk komoditas lain itu dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap. Enggak usah harus siap, setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Baca Juga
Dia menuturkan, larangan ekspor bijih nikel yang berlaku 1 Januari 2020 berhasil membuat nilai tambah meningkat hingga 19 kali lipat, dari Rp17 triliun pada akhir 2014 menjadi Rp326 triliun pada 2021. Bahkan, Jokowi memprediksi nilai tambah ekspor bijih nikel akan tembah lebih dari Rp468 triliun.
Untuk itulah, Jokowi kembali mengeluarkan larangan ekspor komoditas lainnya yakni, bijih bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Menurut dia, pemerintah akan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
"Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit. Dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ujar dia.
Advertisement
