Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meyakini realisasi UMKM yang masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) bisa mendekati target. Setidaknya, Teten mengaku bisa tercapai hingga 98 persen dsri target 1 juta UMKM.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan ada 1 juta UMKM yang masuk dalam e-katalog LKPP tahun ini. Ini jadi salah satu upaya meningkatkan daya saing dan penyerapan produk lokal.
Advertisement
“Sejumlah asumsi mendukung pencapaian 98 persen dari target 1 juta produk UMKM bisa masuk e-Katalog LKPP,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, ditulis Kamis (22/12/2022).
Kemenkop UKM mencatat produk UKM dalam e-Katalog sampai 21 Desember 2022 sudah mencapai sebanyak 916.392 produk atau naik 70 persen dibandingkan pada Agustus 2022. Sementara dari sisi jumlah penyedia UKM tercatat sebanyak 42.405 atau naik 62 persen dari Agustus 2022.
“Rata-rata kenaikan produk UKM kurang lebih 15.000 setiap 2 hari, dengan asumsi tersebut diperkirakan akan mencapai 98 persen dari target 1 juta produk,” katanya.
Menteri Teten menekankan pemerintah terus mendorong para pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di katalog elektronik (E-Katalog). Pihaknya juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat pelaku UMKM mendaftarkan produk di E-Katalog. Salah satu yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600 ribu UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP.
Selain itu juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan Jakarta Convention Center pada April 2022.
Integrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Lebih lanjut, Menteri Teten mengatakan fokus pemerintah kini selain sudah mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa, sehingga akan terus mengajak UMKM lainnya bergabung memboyong produknya ke e-katalog.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan satu juta produk UMKM dan koperasi bisa masuk ke e-katalog hingga akhir 2022. Hal itu dilakukan guna menumbuhkan perekonomian Indonesia.
"Ini akan terus kita pastikan bagaimana UMKM yang sudah on boarding di E-katalog tersebut bisa (berkelanjutan)," ujar Presiden Jokowi.
Advertisement
Tutup Jalan Produk Impor
Pasca dilantik sebagai Kepala LKPP RI pada 10 Oktober 2022, mantan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi melakukan gebrakan dengan membekukan dan menuruntayangkan produk di sistem katalog elektronik.
Adapun alasan penurunan produk tersebut karena diantaranya merupakan produk impor, produk yang menetapkan harga tidak wajar, dan tidak memiliki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar.
Hal itu diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Hendi tersebut dalam Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi dalam rangka menyukseskan Program Bangga Buatan Indonesia, yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang, Selasa (29/11/2022).
Dalam kesempatannya, Hendi menegaskan bahwa upaya pembekuan dan turun tayang produk impor di sistem katalog LKPP dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada produk dalam negeri.
"Dalam perjalanan saya di LKPP didapati beberapa isu pengadaan terkait produk dalam negeri. Pertama, beberapa rekan mengatakan mau beli produk dalam negeri harganya lebih mahal. Kedua, produk dalam negeri kadang - kadang kualitasnya kalah sama produk luar negeri," cerita Hendi.
Padahal menurutnya, isu tersebutlah yang seharusnya dijawab melalui pengadaan, karena melalui belanja pemerintah, produk dalam negeri dapat diungkit daya kompetitifnya. "Insya Allah dengan komitmen bersama melalui APBN APBD, kita bisa memunculkan produk dalam negeri yang lebih kompetitif, baik itu terkait harga maupun kualitas dan kapasitas produksi," tekannya.
Namun meskipun begitu, Hendi pun menegaskan bahwa dirinya tak ingin dukungan terhadap produk dalam negeri disalahgunakan oleh segelintir oknum. Untuk itu, selain menutup jalan produk impor, LKPP RI juga membekukan dan menuruntayangkan produk yang menetapkan harga tidak wajar.
Inpres
Dirinya mengungkapkan upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN.
"Sebagai contoh semula harganya sepuluh ribu, kemudian kita pantau harganya naik lebih dari 25% karena mau ada transaksi," pungkas Hendi.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut mengapresiasi upaya LKPP RI dalam peningkatan produk dalam negeri, juga produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.
"Laporan yang saya terima dari LKPP adalah sebuah capaian yang bagus, menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat. Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi," tutur Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, senada dengan Hendi, Presiden Jokowi juga meminta agar penggunaan produk - produk impor harus semakin kecil, atau bahkan dihilangkan. "Untuk itu perlu terus adanya terobosan - terobosan, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri," tekannya.
Kegiatan Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LKPP ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menperin Agus Gumiwang, Menkop UKM Teten Masduki, MenPAN-RB Azwar Anas, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Advertisement
