Pemerintah Larang Ekspor Bauksit, Intip Laju Saham ANTM hingga INDY

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.

Ada beberapa alasan dasar pertimbangan Indonesia menetapkan larangan ekspor bauksit atau komoditas tambang ini. Sebelumnya, Indonesia telah melarang ekspor nikel mentah sejak 2019.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Dia mengatakan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Jokowi pun memperkirakan pendapatan negara alan meningkat tajam, usai adanya kebijakan larangan ekspor bauksit.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun," jelasnya.

Seiring kebijakan ini, memang seberapa besar potensi galian bijih bauksit di Indonesia.

Mengutip data Kementerian ESDM, menyebutkan bila cadangan bauksit Indonesia mencapai 4 persen atau sebesara 1.200 juta ton total cadangan dunia. Dengan jumlah ini, Indonesia memiliki cadangan bauksit nomor 6 terbesar di dunia (posisi pada 2019).

Cadangan bauksit terbesar Indonesia berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Kemuydian adapula di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Jawa.

Sedangkan produksi bauksit Indonesia sebesar 4,3 persen dari total produksi dunia. Tercatat produksi pertambangan bauksit Indonesia mencapai 16 juta ton terhadap dunia.

Selain Indonesia, produksi pertambangan bauksit ada di Australia sebesar 100 juta ton, Guinea sebanyak 82 juta ton, China sebesar 75 juta ton, Brazil sebesar 29 juta ton dan India sebesar 26 juta ton.

Pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Langkah ini merupakan program hilirisasi yang telah dijalankan sejak lama. Sebelumnya, pemerintah telah melarang eskpor nikel mentah.

Jokowi mengatakan, Indonesia berkomitmen melakukan hilirisasi bauksit dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan pelarangan ekspor bauksit mentah ini nantinya Indonesia hanya akan mengekspor produk jadi dari bauksit.

"Dari industrilisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp 62 triliun," ucap Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/12).

Jokowi mengambil contoh larangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020, terbukti meningkat pendapatan negara dari Rp 17 triliun di 2014, kemudian meningkat menjadi Rp 326 triliun pada 2021.

"Meningkat 19 kali lipat," ucapnya.

Peningkatan pendapatan negara atas larangan nikel pun diproyeksikan bertambah hingga akhir tahun 2022. "Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebihi dari Rp 468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar USD," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget saat mendapati fakta banyak negara yang tergantung ke Indonesia. Menyusul, banyaknya komoditas tambang yang menjadi rebutan negara-negara di dunia.

"Oh ini tergantung, tergantung, tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum 2022 di Istana Negara, Jakarta, dikutip Senin (12/12).

Jokowi mencatat, setidaknya terdapat tiga komoditas tambang unggulan yang menjadi buruan negara asing. Pertama, adalah batu bara yang digunakan sebagai sumber pembangkit listrik untuk berbagi kegiatan industri.

"Begitu batu bara kita stop dua minggu saja, yang telpon ke saya banyak sekali," ujar Jokowi.

Kedua, Crude Palm Oil atau CPO. Diketahui, CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian.

"Begitu kita stop (ekspor CPO), ya karena saya harus setop. Banyak pertanyaan dari luar dari IMF dari Bank Dunia, kenapa setop," ucap Jokowi.