Liputan6.com, Jakarta - Menko Marves Luhut Panjaitan tengah menjadi sorotan publik usai pernyataannya soal OTT KPK menuai kontroversi. Dalam sebuah acara, Luhut meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilainya hanya akan merusak citra negara.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu," ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Dia menilai dua tindakan itu dianggap lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang melakukan penindakan.
"Kita mau bersih-bersih amat, di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.
Menanggapi pernyataan itu, Komunikolog Politik Emrus Sihombing tidak sepakat. Dia meyakini, cara komunikasi Luhut telah salah dan menjadi tafsir yang keliru terhadap semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
"Tidak perlu dikatakan, sedikit-sedikit OTT-OTT dan OTT-OTT membuat posisi negara jelek di mata negara lain," kata Emrus melalui pesan singkat diterima, Kamis (22/12/2022).
Emrus menambahkan, pandangan yang mengatakan bahwa digitalisasi mampu mencegah korupsi sangat mekanistis. Sebab asumsinya, manusia (pejabat publik) diposisikan sebagai benda atau objek atau mesin.
"Hal itu sama dengan digitalisasi yang bergerak atas dasar stimulasi semata yang diperintahkan oleh variabel penyebab. Padahal, tidak demikian. Manusia itu, termasuk pejabat publik merupakan aktor sosial yang mengendalikan sistem digitalisasi tersebut," kritik dia.
Emrus meyakini adanya korupsi masih terkait dengan relasi panggung belakang yang mengendalikan atau "mengatur" sistem. Karena, sebaik apapun digitalisasi, dia tetap alat yang dikendalikan manusia yang berada di balik sistem dan tentunya potensi rasuah masih tetap ada.
Dia percaya, saat ini KPK masih diperlukan dan harus tetap berdiri dengan kuat. Jangan sampai, adanya pernyataan terkait semakin melemahkan peran dan kinerja di kemudian hari.
"Posisi lembaga anti rasuah sangat kuat tidak dilemahkan oleh pernyataan pejabat publik dengan melontarkan pesan bahwa OTT-OTT tidak baik untuk negeri," Emrus memungkasi.
Muhadjir Effendy Dukung Luhut
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan atau OTT KPK tidak baik dillakukan lantaran mencoreng nama baik Indonesia.
Terkait hal tersebut, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut sebaiknya OTT memang diminimalisir.
"Ya sebaiknya memang kita minimalisir penindakan ya termasuk OTT Tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan penyadaran kepada masyarakat mengubah mental korupnya para pejabat-pejabat itu betul-betul sudah menyadari bahwa korupsi itu menghancurkan," kata dia di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Muhadjir mengakui revolusi mental utnuk mengubah sikap korup membutuhkan waktu. Untuk itu menurutnya pencegahan dan pendidikan anti korupsi turut disebarkan lewat gerakan revolusi mental.
"Makanya kita perkuat dari sisi membangun mental kejujuran dan integritas itu. Tadi kan pak wakil presiden menyampaikan ada 3 Trisula tadi edukasi, pencegahan, dan penindakan," kata dia.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah mendorong pencegahan korupsi lebih komprehensif. Semua sisi terkait tindakan pemberantasan korupsi memiliki korelasi.
"Korupsi itu seperti sudah dirumuskan KPM sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, ini sangat berkorelasi," kata dia.
Ma'ruf mengatakan, apabila pencegahan korupsi berhasil maka OTT akan sedikit digelar. "Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim ya," jelas dia.
Untuk mewujudkan OTT yang lebih sedikit maka pencegahan dan pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara maksimal. "Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan, maka ya supaya lebih maksimal di pendidikan dan pencegahan," pungkasnya.
Advertisement
Kata KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya tidak tinggal diam usai menggelar operasi tangkap tangan (OTT). KPK menegaskan pihaknya melakukan upaya pencegahan dan pendidikan usai operasi senyap dilakukan.
"Setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah atau pun sektor tertentu, KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/12/2022).
Keterangan Ali ini sekaligus menanggapi pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta KPK tak terlalu sering menggelar OTT. Pasalnya, menurut Luhut, OTT membuat negara makin jelek.
Menurut Ali, kinerja lembaga antirasuah tak hanya terfokus kepada penindakan kasus korupsi saja. Lembaga antirasuah juga memberikan edukasi dan pencegahan secara holistik kepada instansi yang pejabatnya ditindak.
"KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya. Di antaranya melalui instrumen monitoring centre for prevention (MCP)," kata Ali.
Ali mengatakan, pihaknya tak pernah luput mengedukasi dan menerapkan pencegahan dengan bantuan stakeholder terkait untuk menutup titik rawan korupsi.
"KPK tidak berhenti pada upaya penindakannya saja, tapi KPK pun melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak kembali terulang," ujar Ali.
Sementara itu Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT KPK membuat negara jelek adalah hal yang aneh. Seharusnya, upaya KPK dalam memberantas korupsi harus didukung.
"Pernyataan yang aneh. Mestinya aksi berantas korupsi didukung OTT bagus untuk membuat pelaku korupsi jadi takut," kata Mardani Ali, saat dikonfirmasi, Kamis (22/12/2022).
Dia pun meminta agar Luhut menjelaskan secara detail atas pernyataan tersebut. Jangan sampai, kata Mardani, ucapan Luhut terkesan melemahkan aksi dalam memberantas korupsi.
"Pak LBP perlu menjelaskan maksudnya. Jangan justru terkesan melemahkan aksi pemberantasan korupsi," tegasnya.
