Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur menjadi satu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Hal itu ia ungkap saat menyapa ribuan Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Agrowisata Tirta Kahuripan, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta pada Rabu malam (21/12/2022).
Advertisement
Awalnya ia menyinggung kiprah dan peran penting Kemendes selama ini. Menurut dia Kemendes punya peran sentral dan tepat sebab menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.
"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa. Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu Desa," kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).
Setelah membeberkan peran penting Kemendes, Cak Imin mengusulkan Kementan untuk dilebur menjadi satu dengan Kemendes. Ia beralasan dua Kementerian ini punya peran hampir sama, dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.
"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan Desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan Desa," tuturnya.
Cak Imin menjelaskan ada dua sektor, yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah.
Yang kedua soal kelautan, ia menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional. "Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan," ujarnya.
Bicara Perjuangan PKB di DPR
Pada awal reformasi, menurutnya, salah satu buah perjuangannya berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan.
"Karena Gus Dur Presiden dibuat keputusan presiden tentang Kementerian Kelautan, namun sebelum membuat Kementerian Desa Gus Dur jatuh," paparnya.
Ia menyatakan, Fraksi PKB di DPR getol memperjuangkan UU Desa, hingga kemudian lahir Kementerian Desa.
"Ini yang disebut gerakan politik. Kalau anda ingin mengubah nasib, ingin memperbaiki nasib, nasib masyarakat Desa, nasib umat, harus melalui gerakan politik," pungkasnya.
Advertisement