Liputan6.com, Jakarta Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan adanya wacana soal perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya diperbolehkan. Namun, terkesan tidak terkontrol apabila disampaikan selevel menteri.
Menurut Firman karena wacana 3 periode disinggung seorang menteri, maka posisi Presiden Jokowi sebagai pemimpin pun dipertanyakan. Sebab, tak menunjukkan ketegasan untuk menyetop wacana yang digaungkan para elit.
Advertisement
"Kalau misalnya wacana, ya boleh wacana tapi saya kira mengapa ini kemudian menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak ada ketegasan sikap dari leadership kita, dari pemimpin, salah satunya itu (presiden)," kata Firman melalui siaran Youtube Voxpol Center, Jumat (23/12/2022).
Firman menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia berangkat dari suatu ide untuk membatasi kekuasaan Presiden kedua RI Suharto. Sehingga, Firman menilai menteri harusnya paham akan reformasi.
"Kemudian spirit itu yang harusnya mengalir deras pada saat ini dan itu harus disadari bahkan selevel menteri itu harus paham reformasi dia adalah elit yang harus menjaga marwah reformasi," jelas Firman.
Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu memotong penjelasan Firman. Adian menanyakan tindakan tegas seperti apa yang harusnya ditunjukkan Jokowi pada menteri dalam kabinetnya itu.
Jokowi Penting Tunjukkan Ketegasan
Menanggapi hal itu, Firman menjelaskan bahwa Jokowi bisa menyampaikan teguran langsung kepada menteri yang bersangkutan seperti dalam rapat kabinet atau pada kesempatan lainnya agar tak mengulangi hal yang sama di kemudian hari.
"Ya bisa dia bilang stop itu, selesaikan, jangan lagi ada hal-hal seperti ini dan siapapun yang mencoba untuk mengungkap lagi diberikan peringatan lah," kata Firman.
Jokowi, kata dia mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu. Selain itu, juga penting untuk menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin
"Dia punya kewenangan untuk itu, dia yang angkat, dia yang memberhentikan. Kalau saya (Jokowi) tersinggung ya saya boleh memberhentikan. Kalau ada yang diberhentikan rata-rata ini kepentingan politik sebetulnya," ungkap Firman.
Advertisement
