Liputan6.com, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin negara tersebut. Ia mengusahakan masa jabatan baru dalam pemilihan umum yang akan diadakan di negara kerajaan itu sebelum Mei tahun depan.
Pesan tersebut disaampaikannya kepada media lokal, Jumat 23 Desember 2022.
Advertisement
Prayut berkuasa di Thailand sebagai panglima militer dalam kudeta tahun 2014 sebelum memperkuat posisinya sebagau perdana menteri dalam pemilu 2019 yang kontroversial, tetapi popularitasnya sedang melemah.
Partai Persatuan Bangsa Thailand yang baru dibentuk "telah menawarkan untuk mendukung saya menjadi kandidat perdana menteri berikutnya dalam pemilihan mendatang,” katanya kepada wartawan di Bangkok seperti dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (25/12/2022).
"Saya akan memperjelasnya hari ini... bahwa saya telah memutuskan untuk menerima pencalonan tersebut."
Prayut secara luas diperkirakan akan meninggalkan Partai Palang Pracharath (PPRP), yang memimpin koalisi yang berkuasa. PPRP telah mengumumkan pemimpinnya, dan penjabat wakil PM, Prawit Wongsuwan sebagai kandidat partai dalam pemilihan itu.
Prayut dan Prawit sama-sama bertugas di militer Thailand dan pijakan politik mereka telah terbentuk selama beberapa dekade. Prayut mengatakan bahwa ikatan antara keduanya tetap kuat meskipun jalur politik mereka terpisah.
Pada bulan September, Mahkamah Konstitusi memutuskan batas masa jabatan delapan tahun Prayut sebagai PM akan berakhir pada tahun 2025.
Tanggal pemilihan belum diputuskan, tetapi jika tidak dibubarkan lebih awal, parlemen akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Maret, dengan persiapan pemungutan suara pada bulan Mei.
Partai oposisi Pheu Thai unggul dalam jajak pendapat, tetapi konstitusi Thailand saat ini, yang dirancang di bawah pemerintahan militer, mendukung partai-partai yang terkait dengan militer.
Pengadilan Sahkan Masa Jabatan PM Thailand yang Didapat Pasca-kudeta
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Thailand telah mengeluarkan keputusan hukum terhadap batas masa jabatan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, memutuskan dia bisa tetap menjabat untuk beberapa tahun ke depan.
Itu telah menangguhkannya saat mendengar kasus ini tetapi secara luas diharapkan untuk menolak petisi partai-partai oposisi.
Oposisi berpendapat Jenderal Prayuth telah melampaui delapan tahun masa jabatannya yang dibatasi secara konstitusional.
Mantan panglima militer itu merebut kekuasaan dalam kudeta 2014.
Dia membuat dirinya perdana menteri pada bulan Agustus 2014, yang berarti dia telah menjadi PM sekarang lebih lama dari itu.
Tetapi pengadilan memutuskan bahwa masa jabatannya dimulai pada April 2017 ketika konstitusi mulai berlaku, dan bukan ketika ia memimpin pada 2014, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (1/10/2022).
Mahkamah Konstitusi memiliki sejarah panjang dalam memutuskan mendukung kelompok konservatif, royalis dan terhadap mereka yang terkait dengan reformasi; dalam 16 tahun terakhir telah memecat tiga perdana menteri dan membubarkan tiga partai politik, semuanya dari satu sisi politik Thailand yang terpecah.
Hanya sedikit yang percaya bahwa para hakimnya, beberapa yang ditunjuk di bawah Jenderal Prayuth, akan siap untuk pergi sejauh memecatnya juga.
Advertisement
Lobi di Belakang Layar?
Ada desas-desus tentang lobi yang kuat di belakang layar untuk mempengaruhi keputusan pengadilan.
Fakta bahwa Mahkamah Konstitusi menangguhkan Jenderal Prayuth dari pekerjaannya sementara mereka mencapai keputusan mereka - secara luas dilihat di sini sebagai penghinaan - dan bahwa ia tidak mendapatkan hasil yang disukainya, menunjukkan ada perpecahan dalam koalisi konservatif luas yang memilihnya sebagai pemimpin pada tahun 2019.
Dia jauh kurang populer sekarang, setelah delapan tahun di mana ekonomi Thailand tidak berkinerja baik, meskipun tidak ada saingan yang jelas sebagai tokoh untuk nilai-nilai konservatif dan royalis.
Apa yang digarisbawahi oleh semua manuver ini adalah betapa cair dan tidak menentunya politik Thailand, lebih dari delapan tahun setelah kudeta yang para pemimpinnya mengatakan mereka akan memilah-milah pengaturan politik negara itu untuk selamanya.
Perihal Batas Masa Jabatan
Batas masa jabatan delapan tahun dimasukkan ke dalam konstitusi untuk mencegah politisi populer memanfaatkan kemenangan pemilu menjadi pegangan jangka panjang pada kekuasaan, seperti yang dituduh dilakukan oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang diasingkan.
Namun tampaknya tidak ada yang mengantisipasi bahwa batas itu akan kembali menghantui pria yang mengawasi penulisan piagam itu.
Aturan politik di Thailand masih diperdebatkan, dan tidak ada seorang pun di negara yang telah mengalami setidaknya 20 kudeta militer yang akan bertaruh tidak akan pernah ada yang lain.
Advertisement
