Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyusun sejumlah target yang ingin di capai pada 2023 mendatang. Setidaknya, dia menyebut ada 7 program prioritas yang bakal dikejarnya.
7 program prioritas yang jadi fokusnya diantaranya Pendataan Lengkap Koperask dan UMKM, Tumah Produksi Bersama, Pengembangan Kewirausahaan Nasional, dan Redesign PLUT-KUMKM. Kemudian, Pengentasa Kemiskinan Ekstrem, Koperasi Moderen, serta Layanan Rumah Kemasan Bagi Pelaku UMKM.
Advertisement
Sebagai salah satu contoh konkret, Menteri Teten akan membangun 250 SPBU Nelayan atau SPBN di beberapa titik di Indonesia. Ini jadi program kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya.
"Kami ingin memperluas (program) Solusi Nelayan tadi, kita bersama dengan Kementerian BUMN, LPDB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN," ujarnya dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kementerian Koperasi dan UKM, Senin (26/12/2022).
"Tahun 2023 SPBN untuk koperasi nelayan diperbanyak dengan target 250 lokasi atau 250 koperasi, jumlah ini cukup besar," sambungnya.
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong realisasi pabrik Minyak Makan Merah (M3) sebagai salah satu cara hilirisasi hasil produksi sawit oleh koperasi petani.
"Termausk minyak makan merah, ini akan kerja sama dengan BPDPKS dan secara mandiri, jadi banyak koperasi petani sawit yang bisa melakukan (pembangunan pabrik minyak makan merah) secara mandiri," tuturnya.
Pendataan 36 Juta Koperasi dan UMKM
Sementara itu dari sisi pendataan koperasi dan UMKM, pihaknya menargetkan setidaknya ada 36 juta data secata rinci di 2023 mendatang. Pihaknya mendapat porsi untuk mendata 10 juta UMKM, serta 26 juta sisanya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Data tunggal ini penting untuk menyusun perencanaan program dan anggaran yang lebih tepat sasaran, apalagi UMKM datanya sangat dinamis," bebernya.
Kemudian, dia juga mengatakan untuk terus mendorong belanja pemerintah sebesar 40 persen untuk produk lokal. Ini sejalan dengan target 1 juta UMKm masuk ke e-catalog.
Advertisement
Transformasi Digital
Dari sisi transformasi digital juga masih akan terus digenjot dengan 24 juta UMKM yang akan menerapkan sistem digital pada 2022 dan pada 2024 akan tercapai target 30 juta UMKM onboarding.
"RUU Perkoperasian tahun 2023 bisa diselesikan dan disahkan untuk menggantikan UU nomor 25 tahun 1992 yang sudah tak relevan lagi. Fokus kami dalam revisi UU koperasi ada 3, perlindungan anggota koperasi, inovasi kelembagaan koperasi, dan ekosistem perkoperasian," kata dia.
"Pengawsan terhadap koperasi ini akan kita perkuat supaya akuntabilitas koperasi ini semakin baik, sehingga tonggak kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan makin baik lagi," tambah Menteri Teten
Hanya Ada 388 SPBU Nelayan
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap masih minimnya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan. Bahkan, angkanya baru 388 SPBU dari 11 ribu kampung nelayan di Indonesia.
Menteri Teten mengungkap, salah satu upaya untuk mendorong semakin banyaknya SPBU nelayan ini melalui program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi Nelayan). Ini merupakan program kolaborasi antara Menteri Teten dan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga melibatkan kedua kementerian tersebut.
"Saat ini ada 11 ribu lebih desa nelayan, desa pesisir, tapi hanya ada 388 SPBU nelayan," ujarnya dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Senin (26/12/2022).
"Dengan Program Solusi Nelayan, setiap koperasi nelayan miliki SPBU yang lebih dekat dengan desa nelayan tadi. Ini bahkan bisa memudahkan masyarakat nelayan untuk akses pembiayaan," sambungnya.
Menteri Teten mengungkap, pihaknya ingin membawa koperasi jadi bagian upaya pemerintah untuk menjawab persoalan ekonomi. Melalui program Solusi Nelayan, ini jadi bukti pihaknya mendukung perbaikan ekonomi nelayan.
Menurutnya, biasanya para nelayan membeli bahan bakar lebih tinggi dari harga pasar. Alasannya, masih minimnya SPBU yang dekat dengan sentra-sentra nelayan.
"Ini tentu dampaknya sangat besar, 60 persen biaya produksi nelayan dihabiskan untuk membeli bahan bakar. Selama ini akses mereka untuk mendapatkan solar subsidi ini bahan bakar ini yang susah, mereka harus beli dari pengecer," ujarnya.
Dengan skema pembelian itu, dari harga solar sekitar Rp 6.800 per liter saat ini, para nelayan haris merogoh kocek lebih dalam dengan Rp 10-12 ribu per liter. Dengan pengeluaran yang makin besar, ini diyakini Menteri Teten turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan.
"(Program Solusi Nelayan) Ini bisa memotong biaya produksi nelayan hingga 30 persen dengan (membeli solar sesuai) harga SPBU," tegasnya.
Advertisement
