Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bijak dalam melakukan reshuffle kabinet. Apalagi menjelang masa jabatannya berakhir.
Hal itu menanggapi usulan PDIP supaya Jokowi mengevaluasi kinerja dua menteri asal Nasdem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Advertisement
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Jokowi perlu menjaga soliditas pemerintahan. Maka perlu bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle.
"Presiden perlu bijak. Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya mengarahkan para menterinya dengan benar di akhir masa jabatan ini. Daripada melakukan reshuffle yang hanya menimbulkan kebisingan. Mardani meminta Jokowi tidak buru-buru merombak kabinetnya.
"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," kata Mardani.
PDIP Minta Jokowi Evaluasi Menteri Nasdem
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus Nasdem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.
"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.
"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.
Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
Advertisement
Jokowi Buka Peluang Kembali Lakukan Reshuffle Kabinet
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Meski demikian, dia tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengungkap hasil survei terbaru yang mengenai kinerja menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hasilnya, tingkat kepuasan atas kinerja para menteri terbilang baik yakni sebesar 60,5 persen.
"Hanya 32,7 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 6,9 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab," kata Yunarto saat jumpa pers daring, Kamis (22/12/2022).
Meski terbilang puas, namun mayoritas responden mengaku setuju saat survei bertanya tentang urgensi Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle terhadap mereka.
"61,8 persen mengaku setuju, 26,6 persen menyatakan tidak setuju dan 11,7 persen menjawab tidak tahu," jelas Yunarto.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
