Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku belum mengetahui soal kabar reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia pun meminta semua pihak tak terlalu jauh membuat persepsi.
Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi pernyataan awak media soal Presiden Jokowi diduga memberikan clue atau kode reshuffle kabinet saat meninjau Stasiun Manggarai Jakarta, Senin 26 Desember 2022.
Advertisement
"Aku belum tahu. Jangan terlalu jauh membuat persepsi," ucap Moeldoko singkat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Sebelumnya, Presiden Jokowi tersenyum saat mendengar soal pertanyaan reshuffle kabinet. Hal itu ditanyakan awak media usai Jokowi meninjau Stasiun Manggarai Jakarta.
"Saya dengar (pertanyaan soal reshuffle)," jawab Jokowi di lokasi, Senin (26/12/2022).
Awak media kemudian menanyakan kembali, apakah reshuffle akan sesuai dengan rekomendasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, namun Jokowi tidak menjawab dan hanya tersenyum.
Beberapa hari sebelumnya, Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2022.
PDIP Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.
"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.
Advertisement
Hak Prerogatif
"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.
]Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot
