Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Terkait wacana itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut sepenuhnya hak presiden. Meski demikian ia mengakui Jokowi turut berkonsultasi padanya.
“Reshuffle kabinet itu kan memang hak preroaatif presiden, jadi kalau soal konsultasi saya dengan presiden itu enggak usah diceritakan kepada wartawan tentunya. Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden,” kata Ma’ruf dikihat di Youtube Setwapres, Selasa (27/12/2022).
Ma’ruf meminta semua pihak menunggu hal tersebut. Sebab Jokowi pasti akan melakukan reshuffle kabinet apabila dirasa perlu. “Jadi kita tunggu saja apa terjadi atau tidak itu, kita tunggu saja,” ungkapnyaZ
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyatakan PAN menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke Jokowi.
Baca Juga
Advertisement
“Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Secara konstitusional, presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan para pembantunya. Evaluasi dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu,” kata Saleh pda wartawan, Selasa (27/12/2022).
Saleh menyatakan Presiden adalah oenanggung jawab jalannya pemerintahan sehingga presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya.
"Bahkan, dalam kasus tertentu, presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden,” kata dia.
Menurut Saleh, PAN belum mendapat informasi akan ada reshuffle dan baru mendengar dari media saja.
“Kelihatannya, reshuffle itu masih diwacanakan di media. Soal apakah akan ada reshuffle, belum pernah diungkap ke publik secara terbuka. Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Siapkan Kader
Kalaupun ada reshuffle, lanjutnya, PAN serahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Partai dalam lingkaran pemerintahan, menurutnya, tidak menyiapkan nama secara khusus.
"Kalau nanti ada reshuffle, kita sifatnya pasif. Kalau ada permintaan dari kader kita, barulah kita mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Karenanya, kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden. Biarkan berjalan apa adanya,” pungkasnya.
Advertisement
