Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bakal menuntaskan persoalan pengelolaan aset. Khususnya masalah lahan yang kerap bersengketa dan kalah di pengadilan.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana.
Advertisement
“Pak Menteri datang kesini komunikasi ada beberapa hal, salah satunya tentang tanah kita yang dituntut oleh beberapa pihak termasuk masyarakat. Nah kita minta penjelasan dari Pak Kumham, karena mafia (tanah) banyak sekali di Jakarta,” kata Prasetyo dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (28/12/2022).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono juga mengungkapkan hal senada. Dia berharap dengan bersinerginya Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat, maka potensi kehilangan aset tanah di Ibu Kota bisa diminimalisir.
“Saya minta backup Pak Menteri Kumham terkait dengan pengamanan DKI. Aset DKI harus menang,” kata Heru.
Menkumham Siap Lakukan Diskusi dengan Pemprov DKI
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut dengan Pemprov DKI untuk membantu Ibu Kota mempertahankan aset-aset miliknya.
“Kebetulan Pak Gubernur ada cerita soal kasus hukum tanah milik DKI. Kita diskusikan. Nanti kami akan bicara yang lebih khusus untuk hal itu,” ungkapnya.
Advertisement
