Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi pernyataan Peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, yang menyampaikan adanya badai besar di kawasan Jabodetabek khususnya Tangerang atau Banten pada 28 Desember 2022. Hal tersebut berdasarkan analisis data dari Satellite Early Warning System (Sadewa).
Namun, berbeda dengan BRIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Suryadi menegaskan bahwa Pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG sesuai UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” kata Suryadi dalam keterangannya, Rabu (28/12/2022)
Namun demikian, Suryadi tetap mengapresiasi Pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022 lalu.
“KemenPUPR juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata,” pungkasnya.
Pemerintah Diminta Kompak dalam Menyampaikan Informasi
Oleh karena itu ia meminta pemerintah lebih kompak dalam menyampaikan informasi ke masyarakat
“Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi,” terangnya.
Suryadi juga meminta masyarakat tak perlu cemas untuk melakukan kegiatan ataupun berlibur selama memperhatikan anjuran pemerintah yang valid.
“Masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya,” tutup Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.
Advertisement