Liputan6.com, Aceh - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah pusat untuk merespons cepat kedatangan para pengungsi Rohingya yang terus bertambah ke tanah rencong.
"Jakarta (pemerintah pusat) sendiri harus merespon terkait adanya pergerakan kedatangan para imigran Rohingnya ke Aceh," kata Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al Farlaky, di Banda Aceh, Selasa, dikutip Antara.
Dalam dua hari ini Aceh kedatangan para pengungsi dari negara Myanmar suku Rohingya, pertama pada Minggu (25/12) sebanyak 57 orang di pantai Aceh Besar.
Baca Juga
Advertisement
Kemudian, Senin (26/12), Aceh kembali didatangi imigran Rohingya sebanyak 185 orang di kawasan perairan Laweung, Kabupaten Pidie.
Iskandar menyampaikan, secara kemanusiaan terkait kedatangan pengungsi Muslim Rohingya yang sudah bertubi-tubi ke Aceh baik di Lhokseumawe, Aceh Besar dan Pidie, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan perlindungan.
"Penyediaan obat-obatan, makanan, dan pakaian, karena secara kemanusiaan siapa pun wajib untuk memberi rasa kemanusiaan dan keadilan bagi mereka," ujarnya.
Namun, kata Iskandar, para pihak terkait dalam persoalan penanganan pengungsi internasional, dan pemerintah provinsi Aceh harus secepat mungkin melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Apalagi ada isu mereka adalah pencari suaka.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Aceh Sekadar Transit?
Artinya pemerintah melalui departemen luar negeri dan penegak hukum lainnya harus merespons cepat, atau melakukan investigasi dan penyelidikan apa yang melatarbelakangi para imigran Rohingnya itu ke Aceh.
"Apakah murni mereka ini sebagai pencari suaka politik atau hanya mereka menjadikan Aceh sebagai daerah transit saja yang kemudian akan masuk ke Malaysia," katanya.
Iskandar menuturkan, berdasarkan catatan serta amatan dirinya melalui media massa, terdapat sejumlah kasus terdamparnya etnis Rohingnya, dan banyak dari mereka yang melarikan diri dari tempat penampungan.
Misalnya, lanjut Iskandar, baru-baru ini di Lhokseumawe di antara mereka banyak yang melarikan diri. Maka ia juga mempertanyakan siapa yang memfasilitasi pelarian mereka, penampung serta kemana tujuan pelariannya, karena itu perlu diusut secara tuntas.
"Apakah benar indikasi misalnya terlibat para sindikat human trafficking, mereka punya agen di Aceh atau di Indonesia, kemudian akan dibawa melalui Sumut dan masuk kembali ke Malaysia mencari kerja. Ini juga harus dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut," ujar Iskandar.
Advertisement
