Refleksi Akhir Tahun, Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta Keluarkan 7 Tuntutan ke Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta yang terdiri dari HMI, IMM, HIMA PERSIS, KMHDI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan PMII, merilis tujuh tuntutan ke pemerintah sebagai bentuk refleksi akhir tahun 2022.

Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten, Adhiya Muzakki sebagai salah satu perwakilan mengatakan, dari aspek ekonomi ancaman resesi global 2023 harus bisa diantisipasi pemerintah.

Menurut dia, inflasi tinggi, ancaman krisis pangan dan perang masih terjasi, harus menjadi alarm bagi bangsa ini menghadapi krisis ekonomi. Terlebih soal ketahanan pangan Indonesia, yang harus segera diantisipasi, terlebih soal data.

"Pernyataan dan data yang digunakan oleh para menteri sering kali berbeda, contohnya mengenai data surplus beras yang disebutkan Mentri Pertanian sebesar7 juta ton bertentangan dengan peryataan dari Menteri Perdagangan dan Direktur Utama Perum Bulog. Setelah diverifikasi ulang ternyata stok cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman 1,2 juta ton dan pemerintah memutuskan untuk melakukan impor," kata dia dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (29/12/2022).

Dari aspek sosial, lanjut dia, pihaknya masih menyoroti masih tingginya penduduk miskin di Indonesia. Namun, yang ironi ada pejabat publik, khususnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki kekayaan yang menakjubkan yang menjadi sorotan publik.

Selain itu, adanya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang juga mengambil kebijakan berbeda dengan Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, harus memberi kejelasan soal kebijakan yang berbeda ke publik, bukan hanya sekedar menjadi pembeda.

Adhiya juga menyebut, pihaknya juga berharap tahun politik jelang Pemilu 2024, pemerintah harus mencegah terjadinya polarisasi seperti tahun 20219.

"Presiden RI harus menunjukan sikap netral dan tidak berpihak untuk menjaga demokrasi dapat terus berjalan baik dan sesuai dengan undang-undang. KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana dan pengawas pemilu harus juga netral dan profesional dalam menjalankan pemilu agar tragedi banyaknya panitia pemilu yang meninggal tidak terulang kembali," kata dia.

Sementara, dari aspek HAM, lanjutnya, Kasus Kanjuruhan masih perlu dikawal dan dituntaskan. Selain itu, kasus kematian Brigadir J dan banyaknya yang terlibat Obstruction of Justice, harus menjadi pelajaran berarti bagi Polri.