Liputan6.com, Jakarta - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan bahwa politik identitas merupakan salah satu isu yang harus diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan Pemilu.
Terlebih, di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial.
Advertisement
"Politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu," kata Juri dikutip dari siaran persnya, Jumat (30/12/2022).
Dia mengingatkan bahwa identitas seseorang tidak boleh disalahgunakan dan dipakai sebagai instrumen politik kebencian yang bisa memunculkan potensi polarisasi di masyarakat. Juri menyampaikan identitas seharusnya untuk memperkuat persatuan bangsa.
"Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah," jelasnya.
Juri pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh gerakan Politik Identitas.
"Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas, terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat," tutur Juri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa politik identitas, politik SARA, dan hoaks menjadi salah satu faktor kerawanan dalam Pemilu serta Pilkada. Dia pun memimta Bawaslu menindak tegas peserta Pemilu yang bermain-main dengan isu ini.
"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," jelas Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Bikin Aturan Rinci Soal Politik Identitas
Jokowi pun mendukung rencana Bawaslu soal pengawasan dan polisi siber di media sosial. Pasalnya, kata Jokowi, masalah kecil menjadi besar karena dipanas-panasi di media sosial.
"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," ujarnya.
"Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu, di dunia nyata enggak ada apa-apain dari mana kok ribut isunya, medsos pasti, udah gada yg lain," sambung Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif dalam pelaksanaan pemilu, khususnya terkait politik identitas dan SARA. Sebab, hal ini sangat berbahaya dan dapat memecah belah keutuhan bangsa.
"Kita enggak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini," tutur Jokowi.
Advertisement
