PDIP Minta Partai yang Deklarasi Capres Antitesa Jokowi untuk Tarik Diri dari Kabinet

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, seharusnya partai yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden yang antitesa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menarik diri kadernya dari kabinet.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Des 2022, 14:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Presiden Joko Widodo saat penyerahan piala juara Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6/2022). Andalan Jaguar TCS Racing Mitch Evans memenangkan ajang balap Formula E Jakarta e-Prix 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, seharusnya partai yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden yang antitesa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menarik diri kadernya dari kabinet.

Dia tak menyebut partai mana, namun sudah diketahui bahwa NasDem yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden untuk 2024, yakni Anies Baswedan.

Menurut Hasto, Anies merupakan sosok yang dalam kebijakannya menjadi antitesa dari Jokowi. Maka itu, ketika ada partai pendukung pemerintah yang mencalonkan tokoh berlawanan dengan Jokowi, sepantasnya mundur dari kabinet pemerintahan.

"Tentu saja ada sesuatu landasan konstitusional yang seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," kata dia dalam konferensi pers refleksi akhir tahun PDIP, Jumat (30/12/2022).

Dalam mendukung pemerintahan Jokowi, menurut Hasto, perlu komitmen penuh. Bila sikap politik berbeda terhadap pemerintah telah ditunjukan di parlemen, sebaiknya juga diperlihatkan dengan sikap yang berbeda di eksekutif.

"Jadi mendukung presiden bukan mengambil enaknya ketika mengambil suatu sikap politik berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDIP," tegas Hasto.

 


Para Menteri Harus Bekerja Keras

Apalagi dalam kurang lebih dua tahun terakhir kepemimpinan, Jokowi memerlukan meninggalkan warisan sebagai presiden. Para menterinya harus bekerja keras membangun warisan kepemimpinan Jokowi tersebut.

Kata Hasto, bila terjadi reshuffle kabinet, dan menteri dari partai yang tidak sejalan itu terdepak jangan dikaitkan dengan masalah politik.

"PDIP mendorong dalam tahun-tahun menjelang 2024, seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legacy pada kementerian yang dipimpinnya. Sekiranya tidak bisa dilakukan dengan baik, jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika presiden mengambil keputusan terkait untuk melakukan reshuffle," ujar Hasto.

 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya