Liputan6.com, Jakarta - Ekonomi Indonesia saat ini dinilai mampu bertahan di tengah gejolak global seiring nilai Pancasila yang diterapkan. Hal ini dijalankan dengan sinkronisasi antara peran pemerintah dan kekuatan rakyat.
Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia paling bertahan pada 2022 di tengah goncangan resesi. Bahkan di tengah badai ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, perang Rusia-Ukraina, inflasi Indonesia merupakan terendah pada 2022, di urutan 21.
Advertisement
Menurut Myanmar Excellence Institute (MEI) tercatat inflasi tertinggi pada 2022 terjadi di Turki yang mencapai 78,6 persen. Kemudian Argentina 64 persen, Rusia, 15,9 persen, Myanmar 15,06 persen, Brazil 11,89 persen, Spanyol 10,2 persen, Amerika Serikat 9,1 persen.
Kemudian Belanda 8,6 persen, Uni Eropa 8,6 persen, Itali 8 persen, Meksiko 7,99 persen, Kanada 7,7 persen. Selanjutnya Jerman 7,6 persen, India 7,01 persen, Afrika Selatan 6,5 persen, Korea Selatan 6 persen, Prancis 5,8 persen, Singapura 5,6 persen, Australia 5,1 persen dan Indonesia 4,35 persen. Inflasi terkendali ini juga tak lepas dari Indonesia yang menekankan nilai Pancasila.
Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer AM Hendropriyono menuturkan, sejak 1986, ketika setiap bangsa di dunia dilanda arus besar globalisasi, Indonesia menekankan kalau ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.
"Artinya Pancasila bersifat implisit yang nilai dasarnya mampu menjadi penyaring untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman yang antara lain berupa masuknya pemikiran-pemikiran baru,” ujar dia, dikutip Sabtu (31/12/2022).
Ia menambahkan, pada 1998, reformasi dapat bergulir tanpa hambatan dari pemikiran status quo sehingga demokrasi liberal yang didukung oleh kapitalisme dengan cepat bersemi dalam aspek sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Tuntutan masyarakat kemudian merambah ke dalam aspek hukum sehingga terjadi amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali berturut-turut sampai 2002.
Salah satunya alinea ke IV, Indonesia suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat berarti bentuknya adalah Republik, dengan berdasarkan kepada sila-sila Pancasila yang berarti merupakan suatu konstitusi filsafat.
Ia mengatakan, dengan pembukaan tersebut jelas, UUD 1945 adalah suatu konstitusi untuk seluruh Indonesia, yang tidak membenarkan adanya konstitusi lain.
Hendropriyono menilai, pemikiran dan perilaku rakyat dan pemerintah dalam aspek sosial politik dan ekonomi harus berdasar pada filsafat dan konstitusi, dalam membangun ketahanan (riseliens) di semua aspek kenegaraan termasuk ekonomi nasional.
Ekonomi Kerakyatan
Pemikiran-pemikiran baru yang membahana dalam arus globalisasi di seluruh dunia kini adalah tentang sistem ekonomi pasar-bebas, yang memajukan negara Pancasila Indonesia sejak 1986, seperti juga negara sosialis Vietnam sejak tahun 1980 dan pembaharuan komunisme di China sejak 1983.
“Keterbukaan terhadap pasar-bebas merupakan benih bagi berlakunya sistem kapitalisme di negara-negara tersebut, namun nilai-nilai Pancasila, Sosialisme dan Komunisme merupakan penyaring bagi praktik Kapitalisme, agar tidak merambah pada ketiadaan peran pemerintah di negara masing masing dalam menentukan harga pasar,” kata dia.
Ia menegaskan, dengan dasar filsafat Pancasila ekonomi Indonesia sampai saat ini terbukti resiliens, karena sinkronisasi antara peran pemerintah dengan kekuatan rakyat yaitu kaum kapitalis domestik.
“Dalam pergaulan sehari-hari the Crazy Rich (orang-orang kaya) nasional keberatan jika disebut sebagai seorang kapitalis domestik, karena mereka bukan pendukung ideologi Kapitalisme global atau Kapitalisme mancanegara. Mereka lebih layak disebut sebagai kaum hartawan, yang berperan sentral dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung peran pemerintah dalam pemerataan atau keadilan sosial,” ujar dia.
Advertisement
Ketahanan Ekonomi
Hendropriyono menuturkan, saat negara barat sedang berpikir tentang suatu paradigma baru bersifat win-win bukan win-lose solution dalam persaingan bebas melalui kolaborasi yang berdasarkan identitas konstitusional, Indonesia sudah memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi ekonomi sejak 18 Agustus 1945.
“Ekonomi kerakyatan yang merupakan usaha bersama atau gotong-royong dalam wujud koperasi, merupakan penjabaran yang konsisten dari ekonomi Pancasila,” ujar dia.
Namun demikian, Hendropriyono mengingatkan semua juga harus menyadari ketepatan (Exactus) dalam aspek hukum yang sesuai dengan amanah konstitusi tersebut, kini memerlukan kecepatan (Velox) dalam manuver politik untuk menghadapi kecepatan kaum kapitalis mancanegara membangun imperiumnya ke Indonesia.
"Kita memerlukan ketahanan ekonomi yang terbangun karena kaum hartawan Pancasilais, yang bukan seorang kapitalis seperti JP Morgan dan aliansinya. Kaum hartawan Indonesia justu merupakan tulang punggung ekonomi yang nyata di negara kita. Mereka adalah pejuang yang tangguh untuk menghadapi imperialisme kapitalis mancanegara di medan perang yang sama yaitu medan perang ekonomi-perdagangan,” ujar dia.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen pada 2023 Sudah Berhitung Risiko Global
Sebelumnya, ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian global dan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Pada Triwulan III-2022, perekonomian Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan 5,72 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut didukung dengan tingginya kinerja ekspor serta berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang tercermin dari peningkatan konsumsi.
Sejumlah leading indicator riil konsumsi dan investasi juga masih berada di level optimis. Demikian pula indikator sektor eksternal yang relatif terkendali, tercermin dari neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang masih surplus, cadangan devisa yang tetap tinggi, dan rasio utang masih berada pada level yang aman.
“Dengan pertimbangan berbagai risiko global dan domestik, kami optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen tahun 2022 dan sebesar 5,3 persen di tahun 2023,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual pada acara Bisnis Indonesia Business Challenge 2023, Kamis (15/12).
Untuk tahun 2023, Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” mulai dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan dan pendidikan, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Pemerintah juga akan menindaklanjuti beberapa komitmen investasi yang telah dibuat untuk Indonesia sebagai hasil dari KTT G20 Bali.
Beberapa komitmen di antaranya seperti komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar untuk energi bersih, komitmen Asia Zero Emission Community (AZEC) dengan dana sebesar USD500 juta, serta Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) berupa pendanaan USD600 miliar dari Negara G7 dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.
Advertisement
