Liputan6.com, Jakarta - Akses mendapatkan vaksin booster masih dilaporkan sulit diperoleh masyarakat di sejumlah daerah. Padahal, aturan perjalanan tetap memberlakukan syarat vaksinasi COVID-19 lengkap (dosis 1 dan 2) yang dilengkapi booster.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, sebenarnya stok vaksin booster tersedia. Yang perlu menjadi catatan adalah tinggal bagaimana alokasi stok vaksin tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Advertisement
"Jadi sebenarnya stoknya ada, cuma tinggal dipastikan saja," ujarnya saat konferensi pers terkait Pencabutan PPKM di Istana Negara Jakarta pada Jumat, 30 Desember 2022.
Stok vaksin booster, dijabarkan Budi Gunadi, berasal dari hibah luar negeri. Kemudian Pemerintah baru-baru ini juga sudah membeli vaksin COVID-19 dalam negeri, yakni InaVac dan IndoVac. Kedua vaksin ini dapat digunakan untuk vaksinasi booster.
InaVac yang dikembangkan di dalam negeri menggunakan platform vaksin inactivated virus. Vaksin ini dikembangkan oleh Peneliti Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia.
Sementara IndoVac yang dibuat melalui teknologi protein rekombinan, dikembangkan oleh PT. Bio Farma Tbk dengan Baylor College of Medicine Amerika Serikat (AS).
"Jadi memang booster kita masih punya stok yang masuk dari luar negeri, hibah, itu di atas 4 juta dosis. Kemudian kemarin atas arahan Bapak Presiden, kita juga sudah membeli produksi dalam negeri, baik dari InaVac dan IndoVac," jelas Budi Gunadi.
"Satu dari Bio Farma, satu lagi dari Biotis dengan Universitas Airlangga. Itu totalnya antara 5 sampai 10 juta dosis dan itu sebenarnya sudah tersedia."
Penyuntikan Turun 150 Ribu per Hari
Budi Gunadi Sadikin mengakui laju penyuntikan menurun. Sebelumnya penyuntikan pernah menembus angka 2 juta per hari, kini menjadi dikisaran 100.000 sampai 150.000 per hari.
"Kapasitas penyuntikan kita memang sekarang agak turun nih, dari 2 juta per hari, sekarang turun ke 100.000, 150.000 per hari," bebernya.
Oleh karena itu, Menkes Budi Gunadi meminta agar sosialisasi meyakinkan masyarakat untuk vaksinasi booster terus digalakkan. Terlebih lagi kelompok rentan dalam hal ini lansia, yang sudah dapat menerima vaksin dosis keempat atau booster kedua.
"Teman-teman media bisa bantu juga, utamanya para lansia itu, tolong diyakinkan untuk dibooster, apalagi yang belum dibooster atau belum divaksinasi. Kami mengamati yang masuk rumah sakit, yang sekarang dan yang meninggal itu ternyata lebih dari 50 persen belum divaksin," imbuhnya.
"Dan lebih dari 70 persen belum dibooster. Jadi minta tolong juga dibantu, diimbau agar utamanya para lansia yang belum divaksin dan dibooster cepat-cepat dibooster. Stoknya itu kayak tadi, masih ada sekitar mendekati 10 juta dosis di kita."
Advertisement
Gelorakan Semangat Vaksinasi
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut mengajak masyarakat untuk vaksinasi COVID-19, terutama bagi mereka yang belum vaksinasi lengkap dan booster.
"Jadi semangat untuk vaksinasi harus kita gelorakan lagi, agar masyarakat mau divaksinasi, baik itu booster maupun yang dosis lengkap," ajaknya.
Selanjutnya, terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang resmi berakhir pada 30 Desember 2022, Jokowi mengingatkan masyarakat agar kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan.
"Karena ini akan membantu meningkatkan imunitas dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan," terangnya.
Kepada aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga serta fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kemudian pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster.
Vaksinasi Booster Harus Tetap Jalan
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mengatakan, transisi dari pandemi ke endemi COVID-19 perlu strategi, yang mana imunitas atau kekebalan tubuh masyarakat menjadi prioritas.
Artinya, meski secara perlahan pembatasan sosial dihapus, program vaksinasi booster tetap harus berjalan.
"Selain itu, meski nantinya PPKM telah dicabut, kewaspadaan terhadap adanya lonjakan kasus harus tetap dijalankan. Masyarakat yang sakit dan dicurigai menderita Covid-19 harus secara sadar untuk memeriksakan dirinya di fasilitas pelayanan kesehatan," ujarnya, Rabu (28/12/2022).
Menurut Ardiansyah, masyarakat harus disiapkan dalam proses transisi dengan edukasi terkait strategi yang dijalankan pemerintah.
"Masyarakat harus menjadi subjek dalam kebijakan transisi ini, bukan hanya sekedar objek," lanjutnya.
Advertisement
