Liputan6.com, Jakarta Perekonomian global telah mengalami tahun yang sulit, terlebih usai diterpa pandemi Covid-19. Resesi pun dianggap ancaman di tahun 2023 tak terkecuali Indonesia.
Meski demikian, Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Ali Armunanto mengatakan, sebenarnya sebagian besar masyarakat tak menaruh konsen akan resesi, tapi dampaknya itulah seperti inflasi yang menjadi perhatian.
Advertisement
Karena itu, pemerintah diminta untuk segera mengendalikan gejala-gejala resesi. Agar masyarakat tak terbebani. Diyakininya pemerintah bisa melakukan hal tersebut.
“Pemerintah masih bisa mengendalikan gejala-gejala itu, sehingga masyarakat tidak merasa terancam dengan resesi,” kata Ali, Sabtu (31/12/2022).
Menurut dia, keyakinan itu dilihat dari pemerintahan Jokowi yang sudah menyediakan infrastruktur, sehingga menjadi motor penggerak ekonomi dari daerah ke kota atau sebaliknya.
“Di sisi lain memang, pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa dilakukan pemerintah,” jelas Ali.
Bahkan, pemberian intensif ke masyarakat dan para pelaku usaha kecil dinilai bermanfaat.
“Insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk insentif yang berbentuk bantuan langsung, ataupun insentif untuk mendorong pergerakan ekonomi. Itu juga sangat membantu kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepuasan publik terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Diminta Bergotong Royong
Sebelumnya, Sekretaris Jeneral PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan di tahun 2023, Indonesia akan memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai Ketua ASEAN.
Karena itu, pihaknya mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan memiliki kesamaan pandangan terhadap agenda-agenda prioritas yang menjadi perhatian Indonesia di ASEAN, khususnya di dalam mendorong kerja sama ekonomi dan kebudayaan guna memastikan jalan masa depan dunia di Asia.
Adapun ini disampaikan Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023 yang digelar secara daring. Hadir juga sejumlah pengurus DPP PDIP diantaranya Mindo Sianipar, Yanti Sukamdani, Nursyiwan, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Yasonna Laoly dan Sadarestuwati.
"Berbagai resolusi damai untuk mengatasi perang Rusia-Ukraina, krisis di Myanmar, ketegangan di Selat Taiwan dan laut Cina Selatan serta mengupayakan perdamaian atas ketegangan di Peninsula, Timur Tengah dan berbagai kawasan rawan konflik lainnya harus menjadi misi diplomasi Indonesia sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia," kata Hasto.
Pada tahun 2023, lanjut Hasto, Indonesia diperkirakan akan menghadapi tantangan perekonomian nasional yang tidak ringan.
Ketidakpastian global akan semakinmeningkat terutama akibat pertarungan geopolitik termasuk ketegangan di laut Tiongkok Selatan dan ketegangan yang makin serius dengan potensi konflik terbuka di Selat Taiwan.
"Berkaitan dengan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan konsolidasi perekonomian nasional, mendorong pergerakan ekonomi rakyat, dan memaksimumkan pembangunan infrastruktur di desa-desa dan membangun pusat-pusat perekonomian guna membangun daya tahan Indonesia khususnya memastikan jalan berdaulat di bidang pangan, dan mengatasi kemiskinan dengan berbagai program padat karya," jelas Hasto.
Advertisement
