Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (BPN) melakukan survei data beras nasional menggandeng setiap kementerian dan lembaga. Tujuannya untuk mengumpulkan data terbaru dan lengkap di lapangan.
Dalam proses survei ini, BPN menggandeng bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan. Sehingga proses pendataan dilakukan secara komprehensif.
Advertisement
Kepala National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, survei stok beras nasional merupakan bagian penting dalam penguatan tata kelola pangan khususnya terkait pengelolaan perberasan nasional. Mengingat survei ini akan menghasilkan data stok beras di akhir tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan bagi perhitungan prognosa neraca pangan tahun 2023.
Menurut Arief, survei dilakukan secara serentak pada tanggal 31 Desember 2022 di 34 provinsi dan 470 kabupaten/kota dengan melibatkan 1.369 enumerator.
“Pendataan dilakukan untuk mengetahui stok beras secara nasional yang ada di rumah tangga (produsen dan konsumen), penggilingan, pedagang, horeka, dan industri penyedia makan minum,” tuturnya dalam keterangan resmi, Sabtu (31/12/2022).
Adapun mengenai penentuan jumlah kabupaten dan jumlah sampel ditetapkan sesuai mekanisme BPS. Jumlahnya total sebanyak 32.235 sampel yang terdiri dari 5.989 rumah tangga produsen, 5.033 rumah tangga konsumen, 3.756 penggilingan, 2.970 pedagang besar sedang. Kemudian 4.100 pedagang mikro kecil, 1.500 hotel, 6.063 katering, 600 industri besar sedang, dan 2.224 usaha Industri menegah kecil.
“Hasil survei ini akan diolah langsung oleh BPS dan akan dipublikasikan pada pertengahan bulan Januari 2023, setelah dilakukan validasi dan verifikasi data serta pembahasan teknis hasil survei oleh tim lintas Kementerian dan Lembaga,” ujar Arief.
Tindak Lanjut
Arief mengatakan, survei ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian yang membahas mengenai Neraca Komoditas bersama Kementerian dan Lembaga terkait pada Jumat (09/12/2022). Sebelumnya, rencana pelaksanaan Survei Stok Beras Nasional ini juga telah disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Sudin.
Dalam kesempatan tersebut Arief menyampaikan, untuk melakukan validasi atas data produksi dan stok beras nasional, pada 31 Desember akan dilakukan survey bersama oleh NFA, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan dan Kemendag. Arief menambahkan, kolaborasi pendataan ini merupakan progres yang baik dalam upaya pembenahan dan penguatan tata kelola pangan nasional.
“Kolaborasi berkelanjutan ini menunjukan bahwa NFA, BPS, Kementan dan Kemendag bersama Kemenko Perekonomian memiliki semangat yang sama dalam membenahi dan memperkuat sektor pangan khususnya mengenai perberasan nasional. Survey stok beras nasional ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, 6 Desember 2022, di Istana Negara, pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan ketersediaan beras nasional perlu dihitung sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran,” jelasnya.
Advertisement
Informasi Penting
Ia menegaskan, informasi stok beras sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui situasi ketahanan pangan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Survey stok beras sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2015, kemudian di tahun 2021 pada Oktober dan Desember. Terakhir survey stok beras dilaksanakan pada tahun 2022 di bulan Maret dan Juni yang dilakukan oleh Kementan dan BPS.
Selanjutnya, pelaksanaan survey bersama ini akan dilakukan secara berkala, dengan begitu diharapkan informasi mengenai stok beras tersedia secara rutin, akurat, dan lebih mudah diperoleh.
“Saat ini, tugas ketersediaan dan stabilisasi pangan ada di Badan Pangan Nasional, sehingga kami akan lead survey stok beras pada akhir tahun 2022 ini, tentunya dengan tetap menggandeng BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan, dan Kemendag. Selanjutnya untuk tahun depan akan dilaksanakan penyediaan data pangan dengan lebih terencana,” lanjut Arief.
Kolaborasi
Lebih lanjut, Arief meminta semua pihak yang terlibat dalam survey ini dapat saling berkolaborasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan survey ini.
“Khususnya kepada para responden diharapkan dapat menyampaikan data beras yang riil dan akurat, mengingat upaya pemerintah memastikan stabilitas stok dan harga pangan yang berkelanjutan tidak bisa tepat sasaran tanpa diperkuat dengan sistem data yang akurat dan terperinci,” ungkapnya.
Arief meyakinkan, data pangan yang benar dan akurat merupakan salah satu komitmen pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Ketersediaan data pangan yang bersifat realtime dapat berperan sebagai Early Warning System serta instrumen mitigasi bagi faktor-faktor penyebab berbagai dampak permasalahan pangan seperti kenaikan inflasi. Ke depannya, integrasi satu data pangan akan semakin diperkuat.
“Kita sudah mulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara NFA dengan BPS pada Oktober 2022 lalu. Dengan kerja sama tersebut kita berkomitmen memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019,” papar Arief.
Advertisement
