Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siroj, memberi catatan refleksi akhir tahun 2022, kepada pemerintah. Menurut Said, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius.
“Pertama, Pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver, dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda Pandemi,” kata Said dalam keterangan diterima, Sabtu (31/12/2022).
Advertisement
Said meminta, pemerintah harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, ditengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.
Selain itu, lanjut dia, Koloniasisasi Digital harus segera disudahi, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan Device, Network dan Aplication. Dia meyakini, kedaulatan data dan Informasi serta Kedaulatan siber harus dijaga dan tak boleh bocor. Soal keadilan sosial, Said meminta, hal itu untuk terus ditegakkan. Dia berharap, rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki.
“Redistribusi Aset, Redistribusi Lahan dan Hutan tak boleh di monopoli dan hanya sekedar manipulasi. Kesempatan berusaha harus lebih di buka seluas luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi kongsi tertentu,” jelas dia.
Keselamatan Nyawa Manusia Harus Diutamakan
Said berharap, tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan. Seperti tragedi kanjuruhan, semua harus diusut setuntas tuntasnya.
“Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh lengah,” wanti dia.
Tidak ketinggalan, Said juga menyinggung soal Pemilu 2024 yang harus diwaspadai hadirnya politisasi agama. Artinya, pemerintah harus bisa lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan Ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah dan Takfiri.
“Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, profokasi anti NKRI dan Provokasi Anti Pemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional,” dorong dia.
Said mengamimi, pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap apparat kepolisian, TNI dan para penegak hukum harus segera dipulihkan. Tujuannya, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.
“Tak boleh ada lagi “Penyelenggara Negara” yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi. Penyelenggara Negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu pertiwi,” tegas Said.
Terakhir, kehidupan beragama yang ramah damai dan toleran harus ditingkatkan. Dengan memupuk dan menyemai sikap ramah damai, toleran dan kebhinnekaan. Kemudianm, kedaulatan pangan dan energi harus dipastikan agar bangsa ini selalu siaga menghadapi turbulensi ekonomi dan ancaman resesi.
“Rakyat tidak boleh kelaparan. Sumberdaya Energi hijau yang berkelanjutan harus di implementasikan,” Said menutup.
Advertisement
