Liputan6.com, Jakarta - India dan Pakistan telah bertukar daftar fasilitas nuklir, serta tahanan sipil dan nelayan dalam tahanan mereka, kata pihak berwenang India pada hari Minggu.
Menurut Kementerian Luar Negeri India, New Delhi dan Islamabad mengalihkan daftar instalasi dan fasilitas nuklir di bawah Perjanjian tentang Larangan Serangan terhadap Instalasi dan Fasilitas Nuklir antara kedua negara.
Advertisement
Perjanjian 1988 mengharuskan India dan Pakistan saling memberi tahu tentang instalasi dan fasilitas nuklir mereka pada 1 Januari setiap tahun.
"Ini adalah pertukaran ke-32 berturut-turut dari daftar tersebut antara kedua negara, yang pertama terjadi pada 01 Januari 1992," kata kementerian itu sebagaimana dikutip dari Anadolu Ajansi, Senin (2/1/2023).
Sementara itu, India juga menyerahkan daftar 339 tahanan sipil Pakistan dan 95 nelayan Pakistan yang saat ini berada dalam tahanan India, tambah pernyataan kementerian itu.
Pada bagiannya, Pakistan membagikan daftar 51 tahanan sipil dan 654 nelayan dalam tahanannya, yang merupakan orang India atau diyakini sebagai orang India.
Daftar itu dibagikan melalui saluran diplomatik secara bersamaan di New Delhi dan Islamabad.
Perjanjian 2008
Berdasarkan perjanjian 2008, kedua negara diharuskan untuk bertukar daftar tahanan dalam tahanan satu sama lain dua kali setahun: pada 1 Januari dan 1 Juli.
Pihak India mengatakan pihaknya menyerukan pembebasan dini dan pemulangan "tahanan sipil, personel pertahanan India yang hilang, dan nelayan bersama dengan perahu mereka" dari tahanan Pakistan.
"Dalam konteks ini, Pakistan diminta untuk mempercepat pembebasan dan pemulangan 631 nelayan India dan 2 tahanan sipil India, yang telah menyelesaikan hukuman mereka dan yang kewarganegaraannya telah dikonfirmasi dan disampaikan ke Pakistan," kata kementerian itu.
"Selain itu, Pakistan telah diminta untuk memberikan akses konsuler segera kepada 30 nelayan yang tersisa dan 22 tahanan sipil dalam tahanan Pakistan yang diyakini sebagai orang India."
India, katanya, tetap berkomitmen untuk "membahas, dengan prioritas, semua masalah kemanusiaan, termasuk yang berkaitan dengan tahanan dan nelayan di negara masing-masing."
Kementerian itu juga mengatakan India mendesak Pakistan untuk mempercepat tindakan yang diperlukan untuk mengkonfirmasi "status kewarganegaraan 71 tahanan Pakistan, termasuk nelayan, yang pemulangannya tertunda karena menginginkan konfirmasi kewarganegaraan dari Pakistan."
Ia menambahkan: "Pakistan telah diminta untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan semua tahanan dan nelayan sipil India dan yang diyakini sebagai tahanan, sambil menunggu pembebasan dan pemulangan mereka ke India."
Advertisement
Konflik
Hubungan antara kedua negara saingan utama itu anjlok ke titik terendah baru setelah Agustus 2019, ketika India membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir yang sudah lama ada, yang mengakibatkan Islamabad menurunkan hubungan diplomatiknya dengan New Delhi.
Hubungan yang tegang antara kedua tetangga membuat tahanan dipenjara untuk waktu yang lebih lama, dan dalam beberapa kasus, bahkan setelah mereka menjalani hukuman mereka.
Nelayan dari kedua belah pihak telah lama membayar mahal untuk hubungan yang penuh antara kedua tetangga.
Kedua negara sering menangkap nelayan karena melanggar perairan laut satu sama lain karena batas perairan yang ditandai dengan buruk dan perahu yang tidak dilengkapi dengan baik yang tidak memiliki teknologi untuk menentukan lokasi yang tepat.
Jatin Desai, mantan sekretaris Forum Rakyat Pakistan-India untuk Perdamaian dan Demokrasi, sekelompok aktivis perdamaian dari kedua negara yang menangani masalah tahanan, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa jumlah nelayan India dalam tahanan Pakistan "meningkat" dan ini adalah masalah "perhatian."
"Lebih dari 600 nelayan India telah menyelesaikan hukuman mereka dan bahkan kewarganegaraan mereka telah diverifikasi. Tapi, mereka belum dipulangkan ke India dan alasannya sebagian besar politis," katanya. "Tidak ada alasan untuk menahan para nelayan India di penjara ketika semua proses telah selesai."
