Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi angkat bicara soal wacana reshuffle kabinet yang dikaitkan dengan kadernya.
Dia menegaskan, NasDem tegak lurus terkait soal perombakan kabinet bahwa itu adalah wewenang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga
Advertisement
"Soal reshuffle itu hak prerogatif presiden. terserah saja. NasDem dalam berpolitik berbasis pada koridor konstitusi, UU, kesepakatan bersama, etika, hak-hak, kewajiban dan kepantasan," kata Gus Choi, saat dihubungi merdeka.com, Senin (2/1/2023).
Meski demikian, terkait ada yang mendesak kader NasDem keluar kabinet, menurutnya adalah upaya provokasi dan seolah-olah menginginkan kekuasaan yang ada sekarang.
"Terkait dengan desakan dari sejumlah parpol agar presiden segera me-reshuffle menteri dari NasDem, itu kompor, provokasi. Mungkin dengan cara seperti itu mereka akan dapat kekuasaan," tegas Gus Choiu.
"Kalau mereka dapat kekuasaan dengan cara itu, maka kekuasaan yang didapatkan hukumnya syubhat atau bahkan haram," sambungnya.
Desakan Keluar Kabinet
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, seharusnya partai yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden yang antitesa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menarik diri kadernya dari kabinet.
Dia tak menyebut partai mana, namun sudah diketahui bahwa NasDem yang telah mendeklarasikan sosok calon presiden untuk 2024, yakni Anies Baswedan.
Menurut Hasto, Anies merupakan sosok yang dalam kebijakannya menjadi antitesa dari Jokowi. Maka itu, ketika ada partai pendukung pemerintah yang mencalonkan tokoh berlawanan dengan Jokowi, sepantasnya mundur dari kabinet pemerintahan.
"Tentu saja ada sesuatu landasan konstitusional yang seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," kata dia dalam konferensi pers refleksi akhir tahun PDIP, Jumat (30/12/2022).
Dalam mendukung pemerintahan Jokowi, menurut Hasto, perlu komitmen penuh. Bila sikap politik berbeda terhadap pemerintah telah ditunjukan di parlemen, sebaiknya juga diperlihatkan dengan sikap yang berbeda di eksekutif.
"Jadi mendukung presiden bukan mengambil enaknya ketika mengambil suatu sikap politik berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDIP," tegas Hasto.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
Advertisement
