Liputan6.com, Tepi Barat - Aksi kekerasan yang melibatkan Israel kembali terjadi di Palestina pada awal 2023. Penembakan terjadi ketika pasukan Israel memasuki desa di Tepi Barat.
Dilaporkan VOA Indonesia, Selasa (3/1/2023), konfrontasi pecah Senin pagi (2/1) ketika pasukan Israel memasuki sebuah desa Palestina di Tepi Barat yang diduduki, kata pejabat kesehatan Palestina.
Baca Juga
Advertisement
Kedua laki-laki itu tewas di desa Kafr Dan dekat kota utara Jenin. Militer Israel mengatakan memasuki Kafr Dan, Minggu malam untuk menghancurkan rumah dua laki-laki bersenjata Palestina yang membunuh seorang tentara Israel dalam baku tembak pada bulan September. Militer Israel mengatakan pasukan itu dihujani tembakan dan balas menembak ke arah musuh.
Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi mereka yang tewas sebagai Samer Houshiyeh, 21, dan Fouad Abed, 25. Houshiyeh menurut Samer Attiyeh, direktur Rumah Sakit Ibnu Sina di Jenin, ditembak beberapa kali di dada. Attiyeh awalnya mengatakan Abed berusia 17 tahun, tetapi kementerian kemudian menyebut usianya 25 tahun.
Kelompok bersenjata Palestina, "Brigade Syuhada Al Aqsa", kemudian mengklaim Houshiyeh sebagai anggotanya. Kelompok itu, sebuah cabang dari partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menerbitkan foto lama di mana Houshiyeh berpose dengan senapan. Video di media sosial menunjukkan tubuhnya dibungkus dengan bendera kelompok bersenjata itu saat ibunya dan pelayat lainnya berduka.
Belum jelas apakah orang Palestina kedua yang tewas juga berafiliasi dengan kelompok militan.
Insiden itu adalah pertumpahan darah terbaru di wilayah yang telah menyaksikan ketegangan Israel-Palestina melonjak selama berbulan-bulan. Pada hari Senin, kelompok hak asasi Israel B'Tselem mengatakan 2022 adalah tahun paling mematikan bagi warga Palestina sejak 2004, periode kekerasan hebat yang terjadi selama pemberontakan Palestina.
Israel mengatakan menghancurkan rumah-rumah militan sebagai cara untuk mencegah penyerang potensial. Para pengecam mengatakan taktik itu sama dengan penghukuman secara kolektif.
PM Palestina Tanggapi Pemerintahan Baru Netanyahu: ‘Ini Pemerintahan Paling Biadab
Konfrontasi di Tepi Barat ini terjadi tak lama setelah Benjamin Netanyahu kembali ke puncak kekuasaan di Israel.
Sebelumnya, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemerintahan Netanyahu.
Ketika menghadiri pawai kelompok Fatah di Ramallah, Shtayyeh mengatakan, “Kami telah melewati banyak pemerintahan [Israel] yang ekstremis, tapi ini adalah pemerintahan yang paling ekstrem. Ini pemerintahan yang paling mengancam. Ini pemerintahan yang paling biadab, dan saya tahu betul bahwa masyarakat internasional tidak mau berurusan dengan banyak anggota pemerintahan ini. Oleh karena itu, kami menentang semua pemerintahan yang mempraktikkan pembunuhan dan penindasan terhadap bangsa kami.”
Netanyahu, 73 tahun, politisi kawakan yang masih diadili atas dakwaan korupsi yang disangkalnya, telah berupaya menenangkan kekhawatiran akan nasib hak-hak sipil dan diplomasi sejak aliansi partai-partai nasionalis dan agamanya menjadi mayoritas dalam parlemen Israel dalam pemilu 1 November lalu.
Sekutunya termasuk Partai Zionisme Keagamaan dan Kekuatan Yahudi, yang menentang Palestina menjadi negara. Kedua pemimpin partai itu sama-sama pemukim di Tepi Barat dan pada masa lalu menentang sistem peradilan Israel, juga hak-hak minoritas Arab dan kelompok LGBT.
Netanyahu telah berulang kali berjanji akan mengedepankan toleransi dan mengupayakan perdamaian. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa “mengakhiri konflik Israel-Arab” merupakan prioritas utamanya, begitu juga menggagalkan program nuklir Iran dan meningkatkan kapasitas militer Israel.
Advertisement
Provokatif
Juru bicara Hamas di Jalur Gaza, Hazem Qasem, memberikan kritikan terhadap pemerintah baru di Israel ini.
“Jelas bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Netanyahu dan mencakup Smotrich dan Ben Gvir sebagai anggota, tentu akan membuat kebijakan-kebijakan yang jauh lebih provokatif, memicu ledakan, baik dengan mencoba mengubah status quo Masjid Al-Aqsa atau secara menggila [memperluas] daerah permukiman yang sudah mulai terjadi, atau menyerang para tahanan. Ya, pemerintahan ini telah membuka kesempatan luas untuk terjadinya eskalasi besar-besaran, dalam semua bidang, dan kami di Hamas tentu saja menyatakan tentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan yang memprovokasi bangsa Palestina dan menciptakan suatu pemicu ledakan.”
Partai Likud pimpinan Netanyahu yang konservatif mengatakan dalam panduan pemerintahannya bahwa pihaknya akan “mempromosikan dan mengembangkan permukiman” di lahan-lahan di mana “orang-orang Yahudi memiliki hak yang eksklusif dan tidak dapat disangkal.”
Pejabat baru yang ditunjuk Netanyahu termasuk Itamar Ben-Gvir, yang divonis bersalah pada tahun 2007 karena menghasut orang Arab dan mendukung kelompok militan Yahudi, sebagai menteri kepolisian. Ben-Gvir, seorang pengacara, mengklaim bahwa pandangannya kini lebih moderat.
Joe Biden Berharap Hubungan dengan Palestina Bisa Damai
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Kamis (29/12) bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk memajukan perdamaian regional, termasuk dengan Palestina.
Tak hanya itu, targetnya agar dapat bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya untuk memberi selamat kepada perdana menteri atas pelantikan pemerintahan baru tersebut.
"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Perdana Menteri Netanyahu, yang telah menjadi teman saya selama beberapa dekade, untuk bersama-sama mengatasi banyak tantangan dan peluang yang dihadapi Israel dan kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman dari Iran," kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Times of Israel, Jumat (30/12).
“Amerika Serikat akan bekerja untuk mempromosikan kawasan yang semakin terintegrasi, makmur, dan aman, dengan manfaat bagi semua rakyatnya. Sejak awal pemerintahan saya, kami telah bekerja dengan mitra untuk mempromosikan visi yang lebih penuh harapan tentang kawasan yang damai, termasuk antara Israel dan Palestina,” lanjutnya.
“Kami punya tujuan untuk melanjutkan pekerjaan penting ini dengan pemerintahan baru Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Netanyahu."
“Amerika Serikat akan terus mendukung solusi dua negara dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungan hidupnya atau bertentangan dengan kepentingan dan nilai bersama kita,” tambah Biden.
Advertisement
