Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal fokus melanjutkan pembangunan 11 kilometer (km) proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tanggul pantai. Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal ditemui usai Rapat Pimpinan (Rapim) membahas pengembangan tanggul NCICD di DKI Jakarta.
"Nah, yang fokusnya tadi dua. NCICD itu kan ada NCICD A, itu kan tanggul pantai. Nah bekerja bersama Kementerian PU ada bagian-bagiannya," kata Yusmada di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga
Advertisement
Yusmada menjelaskan panjang total tanggul pantai yang dibangun ada 46 km. Dari 46 km itu, 13 km tanggul pantai sudah rampung dikerjakan. Sehingga, tersisa 33 km, yang 11 km bakal dikerjakan Kementerian PUPR. Sementara itu, 22 km sisanya dibagi pengerjaannya antara Pelindo dan Pemprov DKI Jakarta.
"Nah 22 km oleh DKI ini ada revisi yang kita mengeluarkan ada area Pelindo sama Tanjung Priok itu tersisa tinggal 11 km. Nah, 11 km ini lah yang kita akan bangun tiga tahun ke depan. Clear ya," jelas Yusmada.
Tanggul Pantai di Bangun di 4 Klaster
Yusmada menyebut 11 km yang ditangani Pemprov DKI Jakarta berada di empat klaster, yakni di Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan, klaster Kali Blencong. Pengerjaannya, kata Yusmada dilaksanakan multiyears atau tiga tahun dari 2023 hingga 2025.
Lebih lanjut, Yusmada menyampaikan untuk tiga tahun pembangunan sepanjang 11 km tanggul laut sudah ada total sekitar Rp595 milyar
"Untuk sementara ini yang sudah teranggarkan tiga tahun itu Rp595 miliar untuk yang klaster Ancol Barat, Muara Angke, sebagian sama Blencong," ungkapnya.
Advertisement
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Penambahan Biaya Tak Terduga 2023, Jumlahnya Rp 220,1 M
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati penambahan alokasi biaya tidak terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di gedung DPRD DKI Jakarta mengatakan, penambahan ini harus dilakukan setelah adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada draf APBD 2023.
Dalam rekomendasinya, Kemendagri menilai anggaran biaya tidak terduga (BTT) DKI tahun 2023 Rp648,5 miliar masih sangat kecil dan tidak sepadan dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp74,3 triliun.
"Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi Kemendagri, selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan surat persetujuan kepada penjabat Gubernur untuk keabsahannya," ujar Prasetyo yang dilansir dari Antara, Jumat (30/12/2022).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menyampaikan penambahan anggaran untuk BTT salah satunya akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar.
"Setelah kita sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kita alihkan ke belanja tidak terduga," kata Michael.
