Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi soal pernyataan sikap delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menolak sistem proporsional tertutup diterapkan di Pemilu 2024.
Hasto mengatakan PDIP taat asas dan konstitusi. Sehingga dengan prinsip itu, PDIP mendorong adanya mekanisme kaderisasi di internal partai. Oleh sebab itu, Hasto mengatakan PDIP mendorong adanya sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.
Advertisement
"Kita bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan disitulah proporsional tertutup kami dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Menurut Hasto sistem proporsional tertutup juga sangat tepat dalam konteks saat ini. Dimana, ujar dia ketidakpastian terjadi secara global.
Hasto menyampaikan bahwa PDIP bahkan telah mencoba menghitung biaya kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 mendatang. Usai dihitung, kata dia biayanya mencapai Rp31 triliun.
"Tapi nanti KPU yang lebih punya kewenangan untuk menghitung bersama pemerintah biaya pemilu," ungkapnya.
Penghematan Sistem
Hasto menilai dengan adanyan sistem proporsional tertutup terjadi penghematan sistem menjadi lebih sederhana. Kemudian, kemungkinan terjadinya manipulasi pun menjadi kurang.
"Dulu kan begitu banyak penyelenggara pemilu yang karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks, itu nanti semua bisa dicegah," jelas Hasto.
Selain itu, Hasto memandang dengan sistem proporsional tertutup, kaum akademisi dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama hingga tokoh-tokoh purnawirawan lebih mungkin untuk terpilih.
"Karena basenya adalah kompetensi. Jadi proporsional tertutup itu basenya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalau terbuka adalah popularitas," kata dia.
Advertisement
