Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas pengembangan tanggul dalam program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Heru mengatakan rapim digelar untuk penajaman konsep pembangunan tanggul. Penajaman konsep pembangunan tanggul melibatkan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal Samad dan Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania.
Advertisement
Heru menerangkan khusus untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, Pemprov DKI akan bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait konsep tata ruang kota provinsi di luar DKI Jakarta.
Heru menyebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas lebihanjut perihal konsep pembangunan tanggul laut beserta dengan penataan ruangnya.
“Nanti sesuai dengan arahan Bappenas, besok Kepala Bappeda akan ke sana. Membahas, tanggul lautnya bagaimana konsepnya, mengenai nanti dibangun tanggul itu, tata ruangnya bagaimana. Itu saya serahkan kepada pemerintah pusat,” kata Heru.
Sementara itu, untuk pembangunan tanggul pantai, Pemprov DKI akan bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi lahan. Selain itu, kemungkinan Pemprov DKI juga akan bersinergi dengan PT Pelindo untuk membangun sarana bagi masyarakat di lahan timbul seperti taman dan lapangan basket.
“Tadi kita bahas penajaman bagaimana kalau tanggul itu sudah selesai lahannya harus kita amankan. Target pengerjaan tanggul pantai itu sampai 2025, dilakukan mulai dari tahun kemarin,” kata Heru.
Rencana Pembangunan Tanggul Laut
Lebih lanjut, Heru menjelaskan rencana pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011 hingga 2020. Sejak tahun 2020, telah dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut.
Dikutip dari laman resmi dsda.jakarta.go.id, disebut bahwa program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) menyediakan solusi terpadu untuk menghadapi tantangan banjir, sanitasi, dan penyediaan air yang lebih baik.
Tak hanya itu, konektivitas yang lebih baik dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan ikut dimasukan ke dalam pengembangan wilayah pesisir DKI Jakarta.
Berdasarkan laman resmi Dinas SDA tersebut dijelaskan sebagai prasyarat pengembangan ekonomi berkelanjutan di DKI Jakarta, proyek pembangunan tanggul NCICD menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA akan membangun tanggul di lintasan trace face sesuai kewenangannya," demikian bunyi keterangan tersebut, dikutip Selasa (3/1/2023).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Jokowi mengatakan untuk mengatasi banjir di Jakarta dan risiko air laut masuk ke daratan, pemerintah telah memulai pengerjaan tanggul laut di kawasan pesisir Jakarta.
Advertisement
