Liputan6.com, Jakarta - Di tengah berembusnya isu reshuffle kabinet, dua petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah telah menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Keduanya yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.
Keduanya datang di hari yang berbeda. Hasto yang datang atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menemui Jokowi pada Senin, 2 Januari 2023, sedangkan Mardino pada Selasa, 3 Januari 2023.
Hasto sendiri mengaku pertemuan itu untuk mengundang Jokowi hadir di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023 mendatang. Dia mengatakan tak ada pembahasan soal reshuffle atau perombakan kabinet saat bertemu dengan Jokowi.
Menurut dia, kebijakan perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju itu menjadi kewenangan Jokowi selaku kepala negara.
Baca Juga
Advertisement
"Enggak (membahas reshuffle), Ibu Mega menugaskan saya kemarin untuk bertemu Bapak Presiden Jokowi. Kalau hal yang terkait dengan reshuffle itu kan ranahnya presiden," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2023.
Namun, dia meyakini jika Jokowi pasti bakal melakukan komunikasi dengan PDIP khususnya Megawati sebagai partai politik (parpol) pendukungnya. Sehingga, kata Hasto perombakan kabinet bukanlah ranah kader PDIP.
"Dan sebelum mengambil keputusan, presiden Jokowi melakukan komunikasi politik partai pendukungnya, khususnya dengan ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga itu bukan ranah kami. Itu ranah pemimpin tertinggi dari PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarnoputri," jelas Hasto.
Dia malah menjawab rahasia saat ditanyai lebih lanjut apakah ada pembahasan mengenai rencana perombakan kabinet dengan Jokowi.
"Dengan presiden Jokowi? Ya rahasia namanya ditugaskan. Kan kita ketemu dengan presiden Jokowi kan sifatnya very very strickly confidential," ungkap Hasto.
Mardiono Menghadap Jokowi
Sementara itu, Mardiono menyebut tidak ada pembahasan politik saat bertemu dengam Jokowi, khususnya soal reshuffle kabinet. Kendati begitu, dia tak menampik bahwa Jokowi juga sedikit menyinggung soal PPP.
"Tadi ndak menyinggung soal reshuffle. Beliau banyak (bicara) seputar kondusifitas nasional kita," ucap Mardiono kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/12/2022).
Jokowi sendiri memang pernah mengumpulkan para petinggi partai politik, sebelum dirinya melakukan reshuffle kabinet. Berdasarkan catatan Liputan6.com, Jokowi dikabarkan memanggil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 14 Juni 2022, dimana saat isu reshuffle kabinet tengah merebak.
Jokowi pun melakukan reshuffle kabinet pada keesokan harinya atau Rabu, 15 Juni 2022. Saat itu, Jokowi melantik Ketua Umun PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Luthfi.
Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dia menggantikan Sofyan Djalil.
Selain itu, Jokowi melantik Sekjen PBB Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Lalu, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Jokowi sendiri membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Advertisement
Evaluasi Menteri
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
