Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia memuji Heru Budi yang dianggap punya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Bahlil usai berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta menemui Heru Budi, Selasa, 3 Januari 2023 sore. Pertemuan itu, dilangsungkan untuk membahas Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Advertisement
"Pak Heru ini saya terima kasih jujur ini selama perizinan baru kali ini komunikasi kita sangat bagus, antara pemerintah DKI dengan Kementerian Investasi sejak implementasi OSS RBI. Jadi harapan kita tukar data cepat, pelayanan cepat, sistem terintegrasi itu sebenarnya intinya," kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan komunikasi dengan gubernur sebelumnya belum maksimal. Berbeda dengan Heru yang dinilai paten dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, Bahlil berharap di bawah kepemimpinan Heru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan percepatan investasi di Ibu Kota.
"Kita merasa belum maksimal, ya belum maksimal, ini Pak Heru paten punya, karena percepatan," ucap dia.
Mulanya Bahlil menjelaskan dalam rangka percepatan investasi di DKI, salah satu syaratnya adalah kemudahan berusaha, percepatan perizinan yg semuanya kini dilakukan lewat OSS. Sehingga, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, hasil dari pertemuan tersebut keduanya sepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka percepatan investasi di DKI Jakarta.
"Saya pikir ini yang harus kita lakukan karena kalau tidak kita kembangkan, melakukan percepatan-percepatan penciptaan lapangan pekerjaan itu akan terhambat. Jadi kita tak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan," jelas dia.
Susunan Tim Kecil Percepatan Investasi di DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa nantinya tim kecil tersebut diisi oleh pejabat baik dari lingkungan Pemprov DKI maupun Kementerian Investasi. Untuk di DKI, tim itu akan diisi oleh Organisasi perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kelurahan.
"Kalau di DKI itu kan kami Provinsi DKI itu kan sampai kelurahan, kecamatan. maka dari itu perlu sinkron. Tadi Pak Menteri bikin tim tidak besar kok, satu dua staff, dan dari Pak Menteri juga dua untuk mensinkronkan yang sudah ada," kata Heru.
Lebih lanjut, Heru mengaku anggota tim kecil yang terdiri dari pejabat Pemprov DKI dan pejabat dari Kementerian Investasi menangani unsur perizinan itu akan mulai dibahas hari ini, Rabu (4/1/2022).
Advertisement
