Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memerintahkan jajarannya untuk lebih fokus, detail serta terintegrasi antar unit kerja dalam membangun desa.
Dengan demikian akan terbangun sebuah orkestrasi birokrasi dalam bekerja sebagai bagian dari resolusi Kemendes PDTT tahun 2023.
Hal itu Ia sampaikan saat memberi arahan dalam Focus Group Discussion (FGD) Praevaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama.
“Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, karena kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program sudah melakukan,” jelas Gus Halim di BBPPMD Yogyakarta, Rabu (04/01/2023).
Baca Juga
Advertisement
Gus Halim menjelaskan makna terintegrasi adalah tiap unit kerja saling sinergis dan melengkapi antar satu dengan lainnya serta seluruh pegawai harus mengerti dan memahami arah kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT.
“BPSDM memahami kerja Ditjen PEID, Ditjen PPK Transmigrasi, dan BPI. Ditjen PEID mengetahui kerja BPSDM, BPI, dan Ditjen PPK Transmigrasi. Begitu juga Ditjen PPK Transmigrasi menyadari kerja Ditjen PEID, BPI, dan BPSDM, kata Gus Halim.
Sehingga, lanjut Gus Halim, segala kendala dan persoalan program tentang RPL Desa, Pemanfaatan HPL Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama dapat mudah dicarikan jalan keluarnya.
Sekedar informasi, turut hadir dalam FGD tersebut yakni Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah; Guru Besar FH UGM, Nurhasan Ismail; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY, Siswantoyo; Wakil Dekan UGM, Mailinda Eka Yuniza; Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Tanda Setiya.
Selanjutnya Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Mohammad Mahsun; Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Junaedi; Agus Sudrikamto, Koordinator RPL UNESA, Bachtiar S. Bachri; Dosen FH UGM, Mahaarum Kusuma Pertiwi dan Dwi Haryati; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Sentot Sudirman; dan Guru Besar Fak Geografi UGM, Prof. Suratman
Kebangkitan Ekonomi Desa
Keberadaan desa wisata potensial menjadi jalan kebangkitan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19. Hanya saja dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk mendukung penuh pengembangan desa wisata di wilayah masing-masing.
“Saat ini, wisata desa, menjadi salah satu yang sangat prospektif untuk terus kita kembangkan. Kami menilai wisata desa dapat menjadi jalan rebound ekonomi bagi desa-desa, setelah pandemi Covid-19. Tetapi kita butuh dukungan penuh dari masing-masing pemerintah daerah,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) malam Penganugerahan Pemenang Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara 2022 Tahap II di Pullman Hotel, Rabu (14/12/2022).
sGus Halim menjelaskan pengembangan Desa Wisata menjadi salah satu fokus program kerja dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berbagai langkah telah diambil baik dalam bentuk penguatan regulasi maupun program kerja untuk memperkuat pengembangan desa wisata.
“Berbagai program telah kita luncurkan untuk menguatkan desa wisata. Sejak awal Januari 2022 misalnya kita luncurkan aplikasi desa wisata nusantara untuk membantu promosi dan meningkatkan layanan bagi wisatawan. Kita juga terus menguatkan badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai pengelola berbagai desa wisata di Indonesia agar bisa menjalin kerja sama dengan para pihak pendukung desa wisata,” ujarnya.
Berbagai langkah Kemendes PDTT ini, lanjut Gus Halim, akan lebih efektif jika mendapatkan dukungan penuh dari masing-masing kepala daerah. Dirinya pun memberikan apresiasi kepada beberapa Pemda yang concern terhadap pengembangan desa wisata seperti Pemda Gianyar.
“Kami berterimakasih kepada Bupati Gianyar karena dari pantauan kami setidaknya ada tujuh desa wisata di Kabupaten Gianyar yang mendapatkan peringkat terbaik dalam lomba pengembangan desa desa wisata yang digelar oleh Kemendes PDTT,” katanya.
Gus Halim menegaskan percepatan pembangunan desa membutuhkan kekuatan supra desa termasuk pemerintah daerah. Menurutnya kesadaran ini harus dibangun karena terkadang ada beberapa pemda yang tidak support program percepatan pembangunan desa khususnya pengembangan desa wisata.
“Pengelolaan desa wisata itu membutuhkan dukungan penuh pemerintah. Cuma kadang-kadang pemerintah daerah tidak ngeh. Makanya terima kasih kepada bupati walikota yang mendukung betul terhadap desa wisata desa wisatanya termasuk Bali ini,” katanya.
Advertisement
