Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memprediksi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melalukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Januari 2023 ini.
Namun begitu, dia meminta semua pihak menunggu, sebab reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Mungkin (reshuffle) Januari (bulan) ini. Kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).
Baca Juga
Advertisement
Dia pun meminta menteri-menteri yang terkena reshuffle kabinet tidak marah dan dongkol. Ngabalin mengatakan, menteri yang diganti harus tetap tersenyum seperti awal masuk kabinet Indonesia Maju.
"Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu Anda sudah sampai di sini saja," tutur dia.
"Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," sambung Ngabalin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle kabinet di akhir masa jabatannya. Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
PDIP Soroti Impor Beras
Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.
"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.
"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.
Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot
Advertisement
