Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Caleg Berkualitas Kalah dengan yang Bermodal

Liputan6.com, Jakarta - Sisitem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka tengah diuji materil di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pemohon, sistem pemilu tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian dan harus dipertimbangkan untuk kembali seperti sebelumnya, yakni proporsional tertutup.

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Putu Gede Arya Sumertha Yasa, menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilihan calon legislatif (caleg) lebih menghadirkan semangat individualis, akibat praktek ‘pasar bebas’ ketimbang menghadirkan iklim musyawarah dalam menghadirkan wakil rakyat yang mumpuni.

“Fenomena caleg-caleg terpilih karena popularitas dan banyak uang, merupakan realita yang tidak dapat dibantah. Sehingga kerap kali, dalam rekrutmen caleg, kemampuan untuk memperjuangkan hak rakyat tidak menjadi ukuran prioritas,” kata Arya Sumertha dalam keterangan diterima, Kamis (5/1/2023).

Arya menganalogikan, colon legislatif (caleg) yang memiliki kualifikasi  mumpuni dari aspek intelektual, selalu kalah dengan caleg yang mengandalkan modal besar. Ironisnya, dari Pemilu ke Pemilu, biaya yang dikeluarkan caleg semakin mahal.

Realita tersebut, lanjut Arya, menunjukkan kader partai mumpuni dan ikut menjalankan roda organisasi kepartaian, baik dalam pendidikan politik, membangun etika dan budaya  berbangsa, sering dikalahkan dengan calon yang banyak uang. Hal itu dapat terjadi akibat sistem pemilu yang melegitimasi dengan proporsional terbuka.

“Hal itu jauh dengan semangat nilai musyawarah yang dikehendaki oleh pendiri bangsa Indonesia. Bahkan karena sistem proporsional terbuka menghendaki persaingan sebebas-bebasnya, berdampak pada ruang-ruang perselisihan antar calon legislatif, termasuk di internal Partai semakin mengeras,” kritik Arya.