Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan tengah mempersiapkan bursa kripto di Indonesia. Namun, rupanya hal itu bukan perkara mudah, mengingat belum ada negara lain yang memiliki konsep bursa kripto yang akan diterapkan di Indonesia.
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, bursa kripto akan berperan seperti bursa pada pasar saham. Sehingga diharapkan pasar kripto di dalam negeri dapat berjalan efektif dan teratur, sehingga dari sisi risiko dapat dimitigasi.
Advertisement
"Perannya adalah sebagai pihak yang mengawasi, mengelola tata kelola dan atur anggotanya. Nanti yang bisa transaksi anggota bursa. Dengan demikian akan akan lebih terkelola. Jadi intinya bursa kripto akan melakukan pengelolaan, pengendalian, pencatatan kemudian akan segera action ketika ada masalah,” kata Didid di Auditorium gedung Bappebti, Kamis (5/1/2023).
Bappebti akan mengupayakan agar bursa kripto beserta ekosistem penunjangnya dapat segera terealisasi, dan selesai pada 2023.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti merencanakan bursa kripto akan hadir pada akhir 2021, tetapi batal dan direncanakan hadir pada kuartal I 2022. Keberadaan bursa ini dinantikan sebagai salah satu dari ekosistem perdagangan legal aset kripto.
"Saat ini yang jelas kami targetkan di 2023 dengan memperhatikan UU PPSK. Kami terus berprogres. Ada tiga stage, masing-masing ada indikatornya. Saat ini stage satu saja belum terpenuhi, nanti kalau stage satu sudah terpenuhi, akan naik stage dua, dan seterusnya,” imbuh Didid.
Belum Ada Acuan Negara Lain
Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sulit untuk mencari tolok ukur ekosistem kripto di negara lain yang serupa dengan Indonesia.
Hal tersebut menjadi salah satu penyebab bursa kripto yang ditargetkan hadir pada 2022 belum kunjung terealisasi.
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengakui keterlambatan peluncuran bursa kripto menjadi salah satu ketidakberhasilan Bappebti membangun bursa, kliring dan pengelola atau kustodian terkait kripto.
Didid menambahkan, salah satu penyebab bursa kripto belum teralisasi adalah kesulitan Bappebti mencari benchmark (tolok ukur) ekosistem yang mirip atau serupa dengan Indonesia di negara lain sehingga pembentukan bursa pun terlambat. Bappebti ingin menghadirkan kripto dengan kriteria baik dan mumpuni.
Imbas keterlambatan peluncuran bursa kripto turut merugikan Bappebti. Hal ini karena tidak ada pembagian tanggung jawab dan risiko yang berkaitan dengan transaksi aset kripto di dalam negeri. Dengan demikian, jika timbul masalah dalam transaksi kripto yang menimpang pedagang kripto dan pembeli, tanggung jawab berada di tangan Bappebti.
Advertisement
Selanjutnya
"Saya terus terang sering sakit perut. Ketika ada kasus Zypmex, kasus FTX seketika langsung mules. Karena biar bagaimanapun Bappebti harus mengambil risiko itu," tutur dia, dikutip dari Antara, Rabu (4/1/2023).
Bappebti akan mengupayakan agar bursa kripto beserta ekosistem penunjangnya dapat segera terealisasi, dan selesai pada tahun ini.
"Karena kalau enggak Bappebti menanggung risiko sendiri, dan itu menjadi tidak bagus bagi kami," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti merencanakan bursa kripto akan hadir pada akhir 2021, namun batal dan direncanakan hadir pada kuartal I 2022. Keberadaan bursa ini dinantikan sebagai salah satu dari ekosistem perdagangan legal aset kripto.
