Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) berkolaborasi dengan BUMN untuk mengakselerasi pelayanan secara digital. Salah satu BUMN yang digandeng adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"Bapak Presiden (Jokowi) arahannya adalah digitalisasi pelayanan publik. Karena kalau digital pasti lebih cepat, lebih murah, transparan, dan ujungnya adalah akuntabilitas," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat melakukan Audiensi dengan Bank Mandiri, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Advertisement
Dikatakan Anas, salah satu ekspektasi Jokowi merupakan terwujudnya mal pelayanan publik (MPP) digital. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi prioritas Kementerian PANRB, dengan memastikan digital structure, culture, dan kompetensi dilakukan akselerasi.
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengutarakan jika kolaborasi dengan BUMN diperlukan, mengingat kemampuan serta teknologi yang dimiliki sangat baik. Sehingga pemerintah dapat mengimplementasikan untuk kepentingan publik.
"Dengan penerapan digitalisasi seperti yang dilakukan Bank Mandiri, maka masyarakat memiliki pilihan untuk datang langsung ke pusat layanan, yakni MPP atau melalui MPP Digital yang akan dibangun," ungkapnya.
Setidaknya terdapat tiga fokus pelayanan kepada masyarakat, antara lain pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak. "Pelayanan bergerak diperuntukkan bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan digitalisasi. Selain itu juga dapat bergerak lincah ke mana pun hingga ke pasar tradisional," imbuhnya.
Layanan Digital Bank Mandiri
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung rencana Kementerian PANRB dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk akselerasi pelayanan digital.
Bank Mandiri telah meluncurkan super app yang diberi nama Livin', dimana semua transaksi perbankan bisa dilakukan hanya dalam satu genggaman.
"Layanan secara fisik bisa datang ke cabang, kita buat sekarang Smart Branch yang didukung digital. Sehingga jika datang ke Smart Branch Mandiri sebelumnya karyawan 21 orang begitu menjadi Smart Branch hanya 7 orang, lebih banyak dilayani dengan teknologi atau mesin," tuturnya.
Advertisement
Super App
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menyampaikan, pembentukan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan awal dari pembentukan super app ke depan yang mengintegrasikan berbagai macam pelayanan.
Saat ini pembangunan MPP disebutnya masih terbilang silo antar satuan kerja. Oleh karenanya diperlukan digitalisasi untuk mengintegrasikan layanan sebelum melakukan loncatan ke super app.
"Perlu ada prioritas apa semua MPP akan di jadikan model layanan super app, namun yang pertama adalah perbaikan bisnis proses di masing-masing MPP," kata Rini.
