Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang program kartu prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, Program ini telah membantu peningkatan skill serta peningkatan inklusi keuangan sebab itu dibuka kembali kartu prakerja 2023.
Hal itu disampaikannya melalui unggahan di laman Instagram pribadinya @airlanggahartarto_official, usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas terkait program Kartu Prakerja tahun 2023 pada Kamis (5/1).
Advertisement
Hadir juga dalam rapat terbatas itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita, Wakil Kepala Kepolisian RI Gatot Eddy Pramono, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, serta Perwakilan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
"Prakerja tahun 2022 terbukti telah membantu peningkatan skill serta peningkatan inklusi keuangan, sekaligus mendorong daya beli masyarakat dengan skema semi bansos," tulis Airlangga di Instagram, dikutip Jumat (6/1/2023).
Airlangga pun kembali memastikan Program Kartu Prakerja tahun ini akan dilaksanakan dengan skema normal.
"Pada tahun 2023 ini, program Prakerja akan dilaksanakan dengan skema normal dengan total anggaran tahap awal 2,67 triliun. Artinya, Prakerja tahun ini fokus pada peningkatan skill pekerja," bebernya.
"Selain itu, pemerintah daerah turut dilibatkan dalam mensosialisasikan Prakerja agar informasinya semakin masif dan sampai pada masyarakat yang hendak mendaftarkan diri di program Prakerja. Tepat guna, tepat sasaran," tutup Airlangga.
Secara total, kartu prakerja 2023 ditujukan untuk 1 juta orang penerima manfaat. Pada tahap awal, program Kartu Prakerja 2023 menargetkan 595 ribu peserta.
Di 2023, Insentif Kartu Prakerja Cuma Rp 700 Ribu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan melanjutkan Program Kartu Prakerja di 2023 ini. Namun skema Program Kartu Prakerja di 2023 berbeda dengan yang yang diberikan pada tahun lalu.
Dengan skema baru, setiap peserta Kartu Prakerja mendapatkan jatah Rp 4,2 juta. Komposisinya, biaya pelatihan lebih besar dari insentif yang diterima setiap peserta.
"Biaya per orang Rp 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi dari saat pelatihan skema bantuan sosial," kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/1/2022).
Dari anggaran Rp 4,2 juta, sebesar Rp 3,5 juta digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan sebagai insentif sebesar Rp 600.000 untuk transpor dan Rp 100.000 untuk mengisi kuisioner pasca pelatihan.
Artinya anggaran yang diterima dalam bentuk uang hanya Rp 700.000 untuk setiap peserta.
"Untuk pelatihan Rp 3,5 juta, untuk transport Rp 600.000 dan insentif survei Rp 100.000 untuk dua kali survei," kata dia.
Hal ini berbanding terbalik dengan program Kartu Prakerja saat digunakan sebagai instrumen bantuan sosial. Saat itu besaran bantuan yang diberikan kepada setia peserta sebesar Rp 3,55 juta.
Dari dana tersebut, yang bisa digunakan untuk membeli pelatihan hanya Rp 1 juta. Sisanya sebesar Rp 2,55 juta diberikan kepada peserta secara bertahap. Untuk insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp 150.000.
Advertisement
Tak Lagi Online
Direktur Eksekutif PMO Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan alokasi dana untuk pelatihan sengaja lebih besar karena program beberapa pelatihan tidak lagi dilakukan secara online, tetapi offline. Sehingga membutuhkan anggaran lebih untuk pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara tatap muka.
"Skema pelatihan normal ini ada pelatihan luring yang butuh sarana dan prasarana infrastruktur seperti air, toilet, listrik dan ini kan ada ongkosnya, jadi jelas kalau ini lebih tinggi," kata Denni.
Apalagi skema pelatihan ini sudah tidak lagi digunakan untuk bantuan sosial. Sehingga memang dibuat lebih banyak diperuntukkan mengikuti program pelatihan ketimbang diberikan melalui insentif.
"Dalam skema normal tidak lagi semi bansos jadi besaran pelatihan ini memang lebih besar dari insentifnya," pungkas Denni.
Mau Daftar Kartu Prakerja 2023? Ini Syarat Terbarunya
Pemerintah resmi menyatakan program Kartu Prakerja dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal. Artinya, bukan menggunakan skema bantuan sosial lagi.
"Program kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh permenko ekonomi 17 Tahun 2022," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/1/2023).
Dalam skema normal ini, terdapat perubahan syarat penerima kartu prakerja, yakni sebelumnya penerima bantuan sosial seperti penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), hingga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak boleh mendaftar sebagai peserta, namun kini diperbolehkan.
"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti Subsidi Upah, BPUM dan PKH boleh menjadi peserta kartu prakerja, karena ini untuk training dan skilling bukan bansos lagi," ujarnya.
Gelombang pertama Kartu Prakerja 2023 akan dilakukan di kuartal pertama. Total anggaran untuk tahap pertama kartu prakerja 2023 adalah Rp 2,67 triliun. Anggaran tahun 2023 memang lebih kecil dibanding anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp 18 triliun.
"Total anggaran di tahap awal adalah Rp 2,67 triliun. Jadi, skemanya berubah drastis anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun," katanya.
Program Kartu Prakerja tahun 2023, ditargetkan untuk 1 juta orang. Namun, untuk tahap awal ditujukan untuk 595 ribu orang dengan anggaran Rp 2,67 triliun. Artinya, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,7 triliun untuk 450 ribu orang.
"Targetnya untuk 595.000 orang dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang, sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini karena Rp 2,67 triliun itu untuk 595 ribu orang dan untuk itu perlu ditambahkan 450 ribu orang," ujarnya.
Advertisement
